Jakarta, Demokratis
Perang opini rencana ekspor Lobster antara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dengan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo belum usai.
Hal ini dipicu atas lahirnya pilihan akan menjual anakan benih udang atau benur yang akan jadi Lobster, atau menjual Lobsternya langsung setelah besar yang lebih mahal harga jualnya.
Tak diduga kumudian malah datang undangan dari Ketua DPR Puan Maharani kepada wartawan perlemen yang jumlahnya ratusan, untuk bersama-sama menikmati kuliner laut dari Udang Lobster sampai Cumi-cumi di Kawasan Ancol Jakarta Utara, Jumat (13/12/2019) lalu.
Puan sendiri tampak enggan ikut terlibat dalam polemik itu. Justru ia memilih tetap bersama awak wartawan yang sedang menikmati kuliner panganan laut yang sedang diminati sekali dan bergizi tinggi yang lagi booming karena produksinya yang melimpah sejak era Susi.
Yang pertama tama kali disajikan adalah udang-udang yang berukuran sedang lebih dahulu untuk disantap, disusul kemudian cumi-cumi yang dihidangkan dengan cara dibakar setengah masak di penggorengan.
Menjadi santapan pada siang hari yang kali pertama setelah DPR dipimpin oleh Ketua DPR perempuan Puan Maharani dalam sejarah berparlemen.
Tak perlu harus menunggu waktu lama untuk menyantap udang lobster dan cumi-cumi bakar yang disajikan oleh tuan rumah yang hobi menikmati kuliner laut yang berasal dari laut di sekitar Jakarta itu.
Meski kendati Puan punya wewenang mengatur tata niaga udang lewat Undang-undang yang menjadi wewenang DPR, Puan Maharani malah tetap berkomitmen untuk tidak mengobral membuat Undang-undang yang banyak.
“Komisi-komisi di DPR akan mengusulkan 2 rancangan Undang-undang setiap tahunnya, yang diharapkan tidak mudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi,” katanya.
“Ini sebenarnya makna saya di dalam memaknai parlemen modern. Bahwa DPR dalam membuat Undang-undang yang berkualitas yang tidak mudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi,” paparnya.
Pandangan Puan Maharani ini berbeda sekali di dalam memaknai DPR modern dibandingkan dengan DPR periode sebelumnya.
Pada saat baru menjabat sebagai Ketua DPR, Puan Maharani berkomitmen menyatakan tidak akan membawa DPR jadi tukang stempel atau cuma 4D.
“DPR akan mengutamakan bersinergi dan korektif. DPR yang terbuka untuk dikritik tapi bukan asal kritik, harus ada dengan solusinya,” kata Puan saat itu. (Erwin Kurai)
