Indramayu, Demokratis
Penyerahan Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Jawa Barat yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Rinto Waluyo ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Kamis (16/6/2022) lalu itu, dianggap kerja ngawur dan atau tak faham cara berbirokrasi. Gitu keritik Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD), Oousj Dialambaqa.
Kengawuran itu menurutnya, karena dari hasil kerja audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum selesai, yang nantinya dalam bentuk laporan hasil kerja audit BPK. Namun tanpa LH-BPK itu, Bupati dan DPRD, tetap dan telah menggelar acara serah terima LKPJ dan atau Laporan Penggunaan Pendapatan Daerah (LPPD) secara paripurna.
“Begitulah ngawurnya, maka diistilahkan jika tidak ngawur, bukan Indramayu namanya,” ujar O’o biasa disapa.
Dijelaskan pula bahwa seharusnya pelaksanaan audit BPK-RI Perwakilan Jawa Barat pada (5/6/2022) lalu sudah bisa selesai dan hasilnya diserahkan ke bupati dan dewan. Namun terjadi perpanjangan watu 16 hari, dengan alasan melakukan pendataan ulang data dari 12 dinas yang terkait, untuk melengkapi kekurangan sampling hasil audit.
Kabar dari sumber Demokratis menyebutkan bahwa hari ini Selasa (21/6/2022) pukul 19 00 WIB terpantau BPK masih bekerja dari pagi hingga malam. Mereka bekerja maraton pada hari terakhir ini, dengan memanggil sejumlah dinas yang terkait, menggunakan tempat di gedung Badan Keuangan Daerah (BKD) Jalan Kartini.
Di antaranya tampak dari para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Adapun kesimpulan materi pemeriksaannya, diduga telah terjadi kelebihan bayar, sehingga dinas dan atau kontraktor dimaksud harus segera mengembalikan kerugian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau keuangan negara pada penggunaan Tahun Anggaran (TA) 2021.
Ketika dicoba dihubungi melalui WhatsApp, Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat belum menjawab. (S Tarigan)
