Indramayu, Demokratis
Pengelolaan dan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Wirakanan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, bernama BUMDes Wiraniaga belum sehat, selalu ruwet dan atau kodisinya bagai kerakap tumbuh di batu. Hidupnya bagai segan, matipun tak hendak.
Adapun inti persoalan dari situasi dan kondisi tersebut, diduga para pemangku kebijakan dan pengelolanya, selalu belum profesional dan amanah. Mereka juga belum faham untuk apa tujuan sesungguhnya dibentuk BUMDes itu di setiap desa. Sehingga belum singkron dengan visi misi presiden terkait desa mandiri melalui program dana desa (DD) yang pencairannya sejak tahun 2015 lalu itu.
Seperti kerumitan yang terjadi di BUMDes Wiraniaga Desa Wirakanan, dari sepanjang riwayatnya, kuat dugaan duit BUMDes hanya sekedar jadi ajang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) saja oleh para penguasa di desa. Mirisnya pula, sekian lama keburukan itu berjalan, setiap penguasa di atasnya seolah-olah pakai kacamata kuda melihatnya. Sehingga publik pun bertanya, apa sih upaya dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dan atau hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), atau Inspektorat dan Bupati. Padahal itu kan bagian dari topoksi di wilayah kerja mereka. Apa lagi bagi aparat penegak hukum (APH), publik bertanya apa definisi makna dari kalimat penegakan hukum, dan Bermartabat.
Pada (7/8/2022) awak media telah mempublikasikan fenomena ini, namun serasa gaungnya masih diabaikan. Ada pun secara singkat didapat keterangan bahwa, setiap tahun DD melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) senilai 50 juta rupiah, dialokasikan untuk BUMDes. Lalu dugaan KKN terjadi sejak tahun 2015 sampai 2021, yaitu pada masa H. Mulyono menjabat sebagai Kuwu atau Kepala Desa (Kades), kerap sekali menggonta ganti kepengurusan BUMDes. Dengan alasan pengurus terdahulu belum bisa menjalankan usaha dengan baik. Kemudian pengurus BUMDes dikelola oleh saudaranya yang inisial EKS. Masuk di tahun 2018, pengelola BUMDes digantikan oleh yang berinisial PK. Belum lama PK menjabat diganti lagi oleh RGD, sampai akhir tahun 2021.
Pada saat terjadi Pemilihan Kuwu yang dimenangkan oleh H. Nurkat saat itu, H. Nurkat juga melakukan reshuffle semua pengurus BUMDes tersebut. Dengan dalih karena pengurus terdahulu dianggap bermasalah, dan tidak mampu menanggung resiko perdatanya. Lalu Kuwu menujuk ketua BUMDes yang baru yaitu Dokter Viky, namun belum sempat membikin struktur kepengurusan BUMDes, sang dokter pun mengundurkan diri.
Dari sejumlah sumber diperoleh kejanggalan terkait dana BUMDes, di tahun 2018 yang saat itu diketuai oleh PK dan DM selaku bendahara. Mereka diduga kuat menyelewengkan dana BUMDes puluhan juta rupiah. Ketika dikonfirmasi kedua oknum tersebut di kediamannya pada (18/7/2022), mereka mengaku dengan mengatakan “Jujur ya saya pakai uang BUMDes tersebut sebesar 15 juta rupiah, tapi saya sudah dibalikin 5 jutaan rupiah dan 1,5 juta rupiah ke ketua pak RDG. Jadi hanya 8,5 juta rupiah, dan itu sudah biarin tanggung jawab saya. Berhubung keadaan sekarang lagi pailit nanti sebisa saya akan dicicil,” papar DM.
“Kalau bisa jangan saya saja, waktu itu juga ketua PK Ikut pinjam dengan nilai yang sama. Kalau bapak pengen tahu sebenarnya saya masih berperan aktif di BUMDes hingga saat ini, dikarenakan untuk pengambilan uang di Bank BJB itu masih nama saya,” imbuh DM.
Pada hari yang sama, PK ketua BUMDes Wira Niaga di tahun 2018, pada masa kepemimpinan Kuwu H. Mulyono, ketemu di tokonya. PK memjelaskan, “Ya betul saya ketua BUMDes pada tahun 2018 waktu itu usaha yang saya kelola simpan pinjam dan dikasih modal oleh pihak desa 50 jutaan rupiah dan masih ada saldo sekitar 16 jutaan rupiah, jadi kurang lebih 66 atau 70 juta rupiah saya lupa waktu itu,” kata PK.
“Akhirnya semua macet, tidak ada yang bayar saat itu. Dengan kondisi ada wabah virus Covid-19, semua nasabah kolep dan saya sendiri tidak pinjam hanya saja uang sebesar 15 juta rupiah tersebut untuk para nasabah, tapi ya sudah biar bagaimanapun saya sebagai ketua tetap akan tanggung jawab,” tegasnya.
Ketika bertemu RGD ketua BUMDes periode 2019- 2021 di kediamannya menyebut, “Kalau saya saat itu hanya melanjutkan ketua ibu PK dengan sisa saldo hanya sebesar 13 juta rupiah, dan dikasih modal tambahan dari desa sebesar 40 juta rupiah, jadi semua berjumlah 53 juta rupiah, dan usaha yang saya jalanin sama, yaitu simpan pinjam,” terangnya.
“Sejumlah 45 orang peminjam dan atau nasabah itu pun relatif, ada yang 1 juta rupiah, juga ada yang 500 ribu tupiah per nasabah atau untuk para pedagang, dan akhirnya sama macet juga. Tapi di saldo masih ada 3 jutaan rupiah di rekening BUMDes. Dan untuk ketua yang baru juga tahu juga bahwa di mesin EDC Bank Jawa Barat (BJB), tinggal 7 jutaan. Dan itu pak, tidak bisa diambil hanya saja dibekukan, khawatir habis buat sewa mesin EDC tersebut,”pungkas RGD. (S Tarigan/AS)
