Subang, Demokratis
Nasib hak interpelasi DPRD untuk mengusut defisit anggaran dan berbagai persoalan Pemkab Subang, hanya dagelan belaka dan akhirnya kandas di tengah jalan. Hak interpelasi tersebut dipastikan gagal dilaksanakan.
Sumber terpercaya yang mengetahui seluk beluk berprosesnya hak interpelasi mngungkap, bila kandasnya digelarnya interpelasi lebih disebabkan adanya lobi-lobi berbau fulus antara oknum gerombolan eksekutif dan legislatif yang melakukan kesepakatan jahat, sehingga endingnya pencabutan sejumlah dukungan digelarnya hak interpelasi.
Wakil Ketua DPRD Subang dari Fraksi Partai Golkar, Hj Elita Budiati, mengonfirmasi gagalnya perjuangan hak interpelasi tersebut, akibat jumlah anggota dewan pengusul hak interpelasi itu tidak mencapai kuorum karena yang tadinya mendukung, malah mencabut dukungan di detik-detik akhir.
Dengan satir, Hj Elita juga menyebut, gagalnya hak interpelasi merupakan wujud matinya hati nurani.
“Kemarin ada dua agenda rapat di DPRD Subang, yakni rapat paripurna RAPBD 2023 dan rapat internal membahas hak interpelasi, apakah akan dilanjut atau tidak,” ujar Hj Elita kepada awak media (5/10/2022).
“Untuk rapat internal soal hak interpelasi ini, saya hanya bisa ucapkan ‘Innaalillaahi wa innaa ilaihi rojiun’, semoga husnul khotimah kepada hati nurani. Karena terbukti sesuai prediksi dari awal, bahwa rapat internal untuk hak interpelasi pasti gagal, karena tidak akan tercapai kuorum. Pengusul hak interpelasi yang semula di awal ada 18 orang malah berkurang. Sebab ada 4 anggota Fraksi PKB yang mencabut dukungan, sehingga jumlah pengusul yang hadir hanya 11 orang, terdiri dari 9 orang dari Fraksi Golkar dan 2 orang dari Demokrat,” bebernya.
Kendati hak interpelasi gagal terlaksana, pihaknya mengaku tidak kecewa, karena pihaknya dari Fraksi Golkar telah berjuang yang terbaik untuk rakyat Subang.
“Tapi bagi kami enggak apa-apa, Golkar baik-baik saja, kami senyum saja. Artinya, bagi kami bukan lagi membahas, mempertanyakan atau merebutkan menang atau kalah, tetapi yang kami pertaruhkan adalah benar dan salah. Dan kami dari Fraksi Golkar merasa sudah melakukan hal yang benar menjalankan tugas pokok kami sebagai wakil rakyat, bukan sebagai wakil partai. Kami mengingatkan kepada semuanya bahwa 50 orang yang terpilih jadi anggota DPRD adalah orang-orang yang menerima anugerah untuk mewakili 1,6 juta warga Subang,” jelas Hj Elita.
Pihaknya pun mengingatkan bahwa anggota DPRD, idealnya mengutamakan memperjuangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai dan atau golongan.
“Dan jangan lupakan, bahwa kita dipilih oleh rakyat dan kita disumpah untuk menjalankan tupoksi dan kewajiban sebagai wakil rakyat, bukan wakil partai. Sebagai wakil rakyat, wajib hukumnya bagi kita mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai dan golongan,” ucapnya.
Politisi wanita yang kini menjabat Ketua DPD Partai Golkar Subang ini memastikan, pihaknya dari Fraksi Golkar akan tetap konsisten mengutamakan kepentingan terbaik bagi rakyat Subang.
“Dan hari ini terlihat Golkar tetap konsisten hingga detik akhir. Kami konsisten bahwa sebagai anggota DPRD yang sudah diberikan legitimasi oleh rakyat dan sudah mendapatkan hak sebagai anggota DPRD sudah melakukan tugas memperjuangkan hak interpelasi ini dengan baik, biarpun pada akhirnya gagal. Tetapi bagi kami, gagal bukan berarti kalah dan menyerah, kami tetap semangat memperjuangkan yang terbaik untuk masyarakat Subang,” tegasnya.
“Yang seharusnya malu adalah orang-orang yang tidak punya hati nurani, yang tidak punya integritas, yang tidak bisa memposisikan dirinya sebagai wakil rakyat. Tapi enggak apa-apa, itu hak setiap orang, kami enggak bisa intervensi. Yang terpenting kami telah menunjukkan kepada masyarakat bahwa Partai Golkar sampai kapanpun akan berjuang dan bekerja demi kesejahteraan masyarakat Subang. Kami juga yakin masyarakat sudah cerdas menilai mana wakil rakyat yang bekerja untuk kepentingan rakyat dan mana yang bekerja untuk kepentingan partai atau golongan,” pungkas Hj Elita. (Abh)
