Jakarta, Demokratis
Syamsurizal anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP mengatakan Pilkada serentak 2020 masih on schedule.
“Tidak ada rencana penundaan Pilkada serentak meski KPU sedang menghadapi masalah internal terkait dengan tertangkapnya anggota KPU Wahyu Setiawan karena melakukan korupsi gratifikasi,” kata Syamsurizal kepada awak media di Jakarta, Selasa (15/1/2020).
Lagi pula, ujarnya, penyelenggara Pilkada oleh KPUD. Sedangkan KPU menyelenggarakan Pilpres, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. “Yang penyelengaraannya pada tahun lalu atau regim Pemilunya tak sama,” jelas mantan Bupati Bengkalis, Propinsi Riau ini.
Menurutnya, fokus Komisi II DPR sekarang ini sedang mencermati terbitnya PKPU pada Pilkada serentak 2020. “Utamanya dalam pembentukan panitia pemungutan suara di TPS,” tambahnya.
Sementara itu , Abdurahman Lahabato mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, asal pemilihan Provinsi Maluku Utara telah diundang mengikuti fit dan proper test di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
“Saya baru saja selesai mengikuti fit dan proper test di Partai Nasdem. Dan langsung pergi ke Gedung DPR RI untuk bertemu dengan teman lama yang terpilih menjadi anggota DPR,” ujar Abdurahman Lahabto calon Walikota Ternate yang tiba-tiba muncul di Gedung DPR, Selasa kemarin.
Abdurahman Lahabato pekan lalu telah lebih dulu mengikuti fit dan proper test di Partai Kebangkitan Bangsa. Yang selanjutnya akan diikuti dengan terbitnya rekomendasi oleh DPP partai masing masing, setelah dilakukan survei elektabilitas di Kota Ternate dalam waktu dekat ini.
Abdurahman Lahabato pernah jadi anggota DPD yang membidangi anggaran APBN pada tahun 2009-2014 dan 2014-2019 membidangi pemerintahan daerah atau otonomi daerah.
“Visi saya kedepannya bahwa Kota Ternate sangat membutuhkan leadership yang kuat yang punya akses ke pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan dari APBN utamanya yang bersumber dari dana transfer daerah untuk Kota Ternate atau bersumber dari dana alokasi kusus dari APBN,” jelasnya.
“Dan saya punya pengalaman itu selama 10 tahun sejak menjadi anggota DPD di Jakarta. Pengalaman saya ini akan dijadikan modal utama saya dalam memajukan Kota Ternate agar lebih baik lagi dari sisi pembangunan dan keuangan Kota Ternate,” tambahnya.
Terkait dengan dukungan dari partai-partai lainnya, ujar Abdurahman lagi, dukungan masih sedang dalam proses internal.
“Cuma hanya dengan PDI Perjuangan yang belum ada kesepakatan karena PDI P minta posisi calon walikota yang tidak mungkin untuk kami terima,” kata Abdurahman Lahabato yang kini berkiprah jadi pengusaha.
Dalam kesempatan terpisah YOI Tahapari yang biasa dipanggil Hani Tahapari tiba-tiba ditemui para perantau asal Kota Ambon yang berasal dari Jakarta dan Jawa serta sejumlah tokoh yang bertempat tinggal di Kota Ambon di Propinsi Maluku.
Mereka datang ke Jakarta untuk mendoakan agar Hani Tahapari mau bersedia pulang kembali ke Ambon untuk memajukan Kota Ambon agar lebih baik dan lebih maju lagi.
“Figur seperti Hani Tahapari sangat dibutuhkan sebagai calon Walikota Ambon untuk memimpin Kota Ambon pada Pilkada serentak tahun 2022 yang akan datang,” kata Jean Latumahina kepada Hani Tahapari di Gedung DPR Jakarta.
Jean Latumahina menemui langsung Hani Tahapari di Gedung DPR Jakarta. Hani Tahapari sekarang ini sedang menjabat sebagai Kepala Biro Pemberitaan DPR RI di Jakarta.
Yang dikenal sebagai orang Ambon pertama sebagai Kepala Biro Sekretariat Pimpinan DPR pada tahun 2017 lalu.
Saat berdialog dan bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh Kota Ambon, Hani Tahapari mengatakan, Kota Ambon di masa yang akan datang harus dibangun bersama saudara-saudara kita yang dari Muslim dengan tokoh Kristen. “Dengan mengembalikan tradisi Pela Gandong,” katanya.
“Kunci membangun Kota Ambon adalah orang Ambon harus bersatu dalam memajukan Kota Ambon,” katanya. (Erwin Kurai)
