Jakarta, Demokratis
Sejumlah perwakilan profesi tukang se-Indonesia seperti tukang bangunan, listrik, las, kontruksi, genset, bor, service AC, service elektronik, dan lainnya, berkumpul mendeklarasikan dukungan kepada Jenderal TNI (Purn) Moeldoko untuk maju dalam perhelatan Pilpres 2024 . Kepala Staf Kepresidenan tersebut peduli dalam peningkatan kesejahteraan para tukang.
Pendiri komunitas tukang, Anton Santoso mengatakan, Moeldoko adalah sosok pemimpin masa depan penerus perjuangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempunyai integritas serta memperjuangkan hak-hak pekerja Indonesia. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sehingga keahlian para tukang Indonesia tidak kalah pekerja asing.
“Moeldoko juga mantan Panglima TNI, Indonesia ke depan perlu militer yang memimpin negeri,” kata Anton saat deklarasi dukungan kepada Moeldoko, Sabtu (3/12/2022).
Para tukang melihat Moeldoko selama ini peduli dalam peningkatan kesejahteraan melalui program-program kerja Presiden Joko Widodo, di antaranya percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Seperti arahan Jokowi, keterampilan dan spesialisasi saat ini sangat penting ditampilkan untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki keahlian yang tidak kalah dengan negara lain.
“Presiden Jokowi telah melakukan penyerahan 10.000 sertifikat pekerja konstruksi itu masih kurang. Presiden meminta 10 kali lipat dari yang sudah diberikan,” katanya.
Anton menjelaskan, komunitas tukang bersama Moeldoko akan menyelenģgarakan ujian kompetensi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta mendapatkan perlindungan hukum hak-hak pekerja profesi tukang.
“Tukang yang telah lulus ujian kompetensi mempunyai jenjang penilaian, pemula, madya dan utama, melaksanakan kerja penuh tanggung jawab dan kode etik terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat pengakuan profesi tukang,” katanya.
Anton Santoso yang berprofesi sebagai pengusaha Genset Highlander Indonesia ini terpanggil mendirikan organisasi Dewan Profesi Para Tukang untuk mendapatkan pengakuan keahlian oleh pemerintah dan dunia internasional, terutama lapangan pekerjaan dan standar gaji yang layak. (Albert S)
