Jakarta, Demokratis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Komite II DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023). Raker ini membahas program kerja Kementerian PUPR tahun 2023 serta rencana kerja Kementerian PUPR tahun 2024.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menjelaskan, alokasi anggaran Kementerian PUPR adalah sebesar Rp125,22 triliun. Dari Rp125,22 triliun, alokasi untuk tender atau lelang kegiatan baru sekitar Rp38,18 triliun.
“Sesuai arahan Menteri PUPR agar dapat menyelesaikan seluruh infrastruktur selambat-lambatnya pada semester pertama tahun 2024, Kementerian PUPR akan meminimalisir pembangunan infrastruktur baru dan fokus pada penyelesaian infrastuktur yang sedang berlangsung serta program OPOR (optimalisasi, pemeliharaan, operasi, rehabilitasi),” kata Zainal Fatah.
Pada TA 2023, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang sumber daya air yaitu pembangunan 12 bendungan ongoing dan 4 bendungan baru, pembangunan 6.900 ha daerah irigasi, rehabilitasi dan peningkatan 98.700 ha irigasi, serta pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 87,75 km.
“Di bidang jalan dan jembatan akan dibangun 444 km jalan baru, 8.255 meter jembatan, 2.165 meter flyover/underpass, dan 6,5 km jalan tol. Di bidang permukiman akan dilaksanakan pembangunan dan peningkatan 2.206 lt/det SPAM, sistem pengelolaan air limbah untuk 16.600 KK, sistem pengelolaan persampahan untuk 26.500 KK, penanganan 307 ha kawasan kumuh, penyelenggaraan bangunan gedung, penataan kawasan, serta pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana dan prasarana pendidikan, olahraga dan pasar,” ujar Zainal Fatah.
Kemudian di bidang perumahan telah diprogramkan pembangunan 5.379 unit rusun, pembangunan 3.362 unit rusus, bantuan 145.000 unit rumah swadaya melalui skema BSPS termasuk untuk mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE), dan pembangunan 27.825 unit PSU.
“Untuk membantu membuka lapangan kerja dan menjaga daya beli masyarakat, Kementerian PUPR juga mengintensifkan pelaksanaan program padat karya dengan target keseluruhan penerima manfaat sebesar 785 ribu pekerja,” terang Zainal Fatah.
Untuk mempercepat pelaksanaan program tahun 2023, Kementerian PUPR juga telah melaksanakan lelang dini untuk paket pekerjaan kontraktual yang dimulai sejak bulan Oktober 2022. “Hingga 25 Januari 2023, dari total 3.905 paket kontraktual terdapat 1.252 paket yang telah terkontrak, dan 1.157 paket dalam proses lelang,” tutur Zainal Fatah.
Sedangkan untuk rencana kerja TA 2024, Zainal Fatah mengungkapkan, penyusunan program infrastruktur akan berdasar pada 4 hal yaitu penyelesaian sisa target Renstra sesuai RPJMN 2020 – 2024, penyelesaian pekerjaan konstruksi selambat-lambatnya pada awal tahun 2024, OPOR bagi infrastruktur yang terbangun, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2024, serta mematuhi seluruh prosedur keuangan dan PBJ.
Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin mengatakan, raker ini dilakukan agar DPD memiliki gambaran atas program-program Kementerian PUPR pada tahun 2023-2024 sehingga DPD bisa mengarahkan dinas teknis di 35 provinsi terkait program apa saja yang menjadi prioritas nasional.
“Komite II DPD memberikan apresiasi atas kemitraan yang telah terbentuk dengan Kementerian PUPR dan akan mendukung program Kementerian PUPR yang menyangkut kepentingan nasional dan daerah,” ujar Bustami.
Turut hadir Inspektur Jenderal PUPR T. Iskandar, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rachman Arief Dienaputra, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Asef Arofah Permana, serta para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian. (Reimon)
