Indramayu, Demokratis
Paguyuban Masyarakat Indramayu Barat (Pamasinbar) melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu beserta Pimpinan Fraksi–fraksi untuk memperoleh dukungan mengenai percepatan terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Indramayu Barat dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk percepatan pembangunan dan infrastruktur di wilayah daerah pemekaran.
Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Indramayu Barat, H. Supendi, mengungkapkan, selama ini belum ada perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Indramayu soal penganggaran untuk mendukung rencana pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Kabupaten Indramayu Barat yang pada tahapan awal diproritaskan untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan infrastruktur di calon ibu kota Kabupaten baru yang telah ditentukan melalui kajian ilmiah, yakni Kecamatan Kroya.
“Berbeda dengan Pemerintah Daerah lainnya yang usulan pemekaran daerahnya telah disetujui dan sudah diserahkan ke pemerintah pusat. Kendati moratium pemekaran daerah belum dicabut, namun pengalokasian anggaran secara khusus dari APBD untuk mendukung proses pemekaran, seperti Pemkab Cianjur dan Pemkab Sukabumi mengalokasikan anggaran puluhan hingga ratusan miliar rupiah,” kata Supendi, Senin (30/1/2023) pekan lalu.
H Supendi yang merupakan mantan Bupati Indramayu itu pun mengapresiasi keseriusan fraksi-fraksi di DPRD yang berkomitmen akan memperjuangkan alokasi anggaran tersebut di APBD, tinggal bagaimana sikap Pemkab Indramayu menanggapi usulan tersebut.
“Kami minta ada keseriusan Pemda baik dari DPRD maupun Bupati Indramayu mengenai dukungan anggaran, pengaduan inipun wajar karena mesti meminta kepada siapa lagi kalau bukan kepada pihak eksekutif dan legislatif,” tambah Supendi.
Ketua DPRD Indramayu H Syaefudin, usai menerima audiensi dari perwakilan Pamasinbar menegaskan, pihak legislatif komitmen untuk mendukung dan terus mendorong terkait pengalokasian anggaran pemekaran tersebut.
“Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mendukung pemekaran, kami akan melakukan langkah dan upaya untuk mendorong tersedianya alokasi anggaran. Ini sebagai bentuk keseriusan dukungan, dan sejadinya anggaran untuk percepatan DOB Kabupaten Inbar menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Indramayu sebagai kabupaten induk,” ucap Ketua DPRD Indramayu. (RT)
