Jakarta, Demokratis
Wacana penundaan pemilu kembali menyeruak, usai pernyataan yang dilontarkan oleh Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono yang mengungkapkan bahwa masih ada peluang bagi batalnya pesta demokrasi.
Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani memastikan hingga saat ini tidak ada pembahasan di DPR soal penundaan Pemilu 2024. Ditegaskan, pemerintah, DPR, dan KPU masih bersepakat bahwa pemilu diselenggarakan tepat waktu, yaitu pada 14 Februari 2024.
“Yang bisa saya sampaikan adalah sampai saat ini kalau kita bicara dalam konteks partai-partai politik maupun fraksi-fraksi yang ada di DPR, tidak pernah ada pembicaraan soal penundaan pemilu,” kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (5/2/2023).
Meski begitu, Arsul mengakui bahwa usulan penundaan memang kerap disuarakan dan tidak boleh dibatasi. Ia mengatakan, kemungkinan penundaan pemilu tidak bisa dipastikan mengingat adanya potensi resesi global yang bisa berdampak pada Indonesia. “Jadi, ini saya kira perkembangan yang harus kita cermati bersama,” tandas Wakil Ketua Umum PPP itu.
Sebelumnya, Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono mengatakan peluang penundaan Pemilu 2024 fifty-fifty. Menurutnya, jika dalam tahapan pemilu ini nantinya proses pemulihan pasca Covid-19 belum terjadi, ditambah ancaman Indonesia atas resesi dunia kian nyata, maka hal ini harus benar-benar diwaspadai.
“Jangan sampai ancaman krisis resesi ini meningkat, kemudian kita masuk pada tahun politik ini, ini kemudian menganggu. Kita akan lebih cepat lagi masuk kepada jurang, kita akan terlibat krisis dunia ini, ini juga tidak boleh terjadi untuk perjalanan bangsa ini. Saya melihat fifty-fifty penundaan terjadi,” ujarnya, Jumat (3/2/2023). (EKB)
