Subang, Demokratis
Bupati Subang, H. Ruhimat didampingi Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi memimpin secara langsung Briefing Staff Lingkup Pemerintah Kabupaten Subang, bertempat di Ruang Rapat Bupati-II, Senin (6/2/2023).
Briefing staff kali ini memaparkan beberapa agenda di antaranya pertemuan secara daring dengan perwakilan Kemendagri, Sosialisasi Award bagi Perangkat Daerah dan Kecamatan Inovatif dalam Pelayanan Kepada Masyarakat, Tindak Lanjut Entry Meeting BPK, dan persiapan HUT Kabupaten Subang.
Dalam arahannya, Bupati Subang atau biasa disapa Kang Jimat mengajak seluruh Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat dan mengingatkan agar Rakorda Kabupaten Subang dapat ditindak lanjuti dengan Rakor Kecamatan agar informasinya dapat sampai ke masyarakat dengan baik.
“Hari ini lebih meningkatkan pertanggung jawaban semuanya sesuai tupoksi dan sinergi antar OPD karena biar bagaimanapun amanat yang kita emban betul-betul sangat membutuhkan tanggung jawab yang tinggi. Saya inginkan ada Rakor Kecamatan membahas yang kemarin dibahas di Rakorda. 9 arahan saya di Rakorda kemarin harus dikaji dengan betul-betul agar tidak terjadi mis interpretasi di masyarakat,” katanya.
Lebih khusus terkait ketahanan pangan, Kang Jimat memerintahkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk terus melakukan upaya agar masyarakat dapat mandiri dalam hal pangan.
“Saya ingatkan terhadap para Kepala Desa terkait Dana Desa 20% dari pagu anggaran untuk ketahanan pangan betul-betul dijalankan dengan tepat sasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Di tingkat Kabupaten Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan membuat inovasi terkait ketahanan pangan,” lanjutnya.
Selanjutnya Kang Jimat memohon maaf atas pembangunan yang kurang maksimal akibat pandemi Covid-19. “Ini tahun ke-5 saya dan Pak Wakil mengemban amanah mohon maaf karena tidak maksimal karena 3 tahun Jimat-Akur diterjang pandemi Covid-19,” pungkasnya.
Senada dengan Kang Jimat, Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi mengingatkan kepada Camat agar menyampaikan poin dalam Rakorda hingga ke tingkat desa agar tidak terjadi misinterpretasi di masyarakat. “Harus di-breakdown poin dalam Rakorda di Rakor Kecamatan,” katanya.
Terkait prestasi Jimat-Akur, Kang Akur mengakui prestasi pembangunan masih kurang tetapi di bidang non fisik, Kabupaten Subang di bawah kepemimpinan Jimat-Akur telah mengalami berbagai kemajuan utamanya dalam hal penurunan kasus stunting, penurunan kemiskinan ekstrim, dan penguatan ketahanan pangan hingga diraihnya predikat WTP 4 kali berturut-turut oleh Kabupaten Subang.
“Harus dikuatkan penangana stunting, kemiskinan ekstrim, dan ketahanan pangan. Prestasi kita lebih banyak di bidang non-fisik termasuk penanganan ketahanan pabgan, kemiskinan ekstrim, dan stunting. Saya juga mohon para perangkat daerah betul-betul menyiapkan data yang dibutuhkan dalam pemeriksaan BPK mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan kita,” katanya.
Briefing Staff kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Direktur Direktorat EKPKD Kemendagri Deddy Winarwan secara daring terkait kewajiban daerah untuk menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di mana LPPD adalah kewajiban Kepala Daerah dan menjadi salah satu indikator penting dalam suksesnya penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“LPPD adalah kewajiann seluruh Kepala Daerah yang merupakan laporan penyelanggraran pemerintahan daerah. LPPD terbaik akan mendapatkan penghargaan langsung dari Presiden RI sedangkan LPPD terendah akan dilakukan bimteksus oleh Kemendagri dan Pemerintah Provinsi. Penilaian LPPD berdampak pada APBD Kabupaten/ Kota terkait TKD dan besaran TPP. Kabupaten Subang salah satu Kabupaten dengan nilai LPPD yang baik,” katanya.
Menanggapi paparan dari Direktorat EKPKD, Kang Jimat berkomitmen untuk menyusun LPPD dengan baik dan memohon bimbingan dari Kementerian Dalam Negeri agar Kabupaten Subang dapat mendapat predikat terbaik.
“Insya Allah kami ingin selalu menjadi lebih baik di hari esok. Saya inginkan mohon kesediaan Pak Deddy untuk kembali berkunjung ke Kabupaten Subang dalam rangka pembinaan Kabupaten Subang Kami berharap input masukan,” katanya.
Terkait entry meeting BPK RI, Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, H. Asep Nuroni S.Sos,.M.Si menyampaikan penyusunan LPPD dan upaya meraih WTP harus dilakukan oleh seluruh perangkat daerah. Kang Asep Nuroni berpesan kepada seluruh perangkat daerah untuk memberikan yang terbaik dalam penyusunan LPPD dan upaya meraih WTP.
“Di momen tahun saat ini, LPPD dan WTP BPK adalah momen terakhir Pemerintahan Jimat-Akur. Kita hrus bertekad mendapatkan 5 WTP dan mempertahankan LPPD predikat baik,” lanjutnya.
Menutup birefing staff tersebut, Kang Asep Nuroni menjabarkan 4 poin dalam penilaian BPK agad Kabupaten Subang kembali meraih predikat WTP untuk yang ke-5 kalinya secara berturut-turut, yaitu:
- Misal ada sisa temuan untuk dapat direspon;
- Dukung auditor saat melakukan tugasnya;
- Berikan informasi lengkap yang dibutuhkan auditor;
- Bangun komunikasi dan koordinasi dengan auditor.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Asisten Daerah, para Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala Bagian, dan para Camat se-Kabupaten Subang. (Abdulah)
