Aceh Tenggara, Demokratis
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permungkiman Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, lewat Kabid Perkim mengaku pembangunan rumah bantuan layak huni di Kecamatan Darul Hasanah murni program kerja provinsi, yaitu Perkim Aceh.
Hal tersebut diketahui Demokratis berdasarkan konfirmasi lewat pesan WA dengan Kabid Perumahan Rakyat, Selasa, 28 Januari 2020, sebut saja inisial Kabid itu AN.
Demokratis berhasil menggali keterangan dari Kabid (AN), dikarenakan penjelasan sumber Demokratis yang tak mau disebutkan jati dirinya. Kepada Demokratis sumber menyebutkan gonjang-ganjing sandiwara kotor yang dimainkan di Kecamatan Darul Hasanah.
“Dinas Perkimlah yang menangani. Nilai per unitnya sekitar Rp 90 juta dan saya pun sangat yakin kalau pihak yang mendapatkan rumah bantuan itu membayar 20-30 juta,” ia pun menutup kata.
Pembangunan bantuan rumah layak huni fisiknya sudah mencapai hingga 70 persen. Ironis memang jika rumah bantuan untuk warga miskin harus bermodal. Jika warga miskin harus membayar Rp 20 juta untuk mendapatkan bantuan rumah itu, alangkah sadisnya permainan yang sekarang dimainkan di Darul Hasanah dengan modus pembangunan bantuan rumah layak huni.
Demokratis mengetahui adanya bayar membayar untuk program rumah batuan tersebut, atas hasil konfirmasi langsung dengan masyarakat yang mendapatkan rumah bantuan di Darul Hasanah. Demokratis sembari merekam keterangan warga tersebut atas pengakuan mereka telah membayar senilai Rp 20 juta untuk bisa mendapat bantuan rumah layak huni itu.
Pihak masyarakat yang semua menerima rumah bantuan itu, disebut rata-rata membayar puluhan juta. Di Kecamatan Darul Hasanah rumah bantuan yang terlihat saja telah berdiri sekitar tujuh unit, jika kali Rp 20 juta per unit total Rp 140 juta. Dan jika semua pembangunan bantuan rumah layak huni di Aceh Tenggara bayar membayar maka penerimanya perlu dicari siapakah dia.
Di hari yang sama, waktu berbeda selang waktu sekitar bebera jam, Kabid Perkim kembali dikonfirmasi Demokratis lewat pesan WA, Kabid Perkim mengakatan, pembangunan bantuan rumah layak huni tersebut murni program kerja Perkim Provinsi Aceh. “Data yang menerima rumah bantuan pun langsung dari Dinas Perkim Aceh,” ungkapnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kabid tersebut tak kunjung mengirimkan nomor kontak pihak Perkim Aceh.
Siapa yang bertanggung jawab penuh terhadap permainan pembangunan rumah layak huni di Darul Hanah Aceh Tenggara Provinsi Aceh, pihak yang berwajib harus melakukan penyelidikan atas permainan kotor pada bantuan rumah layak huni di Darul Hasanah. (Tim)
