Palu, Demokratis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat upaya pemulihan kerusakan infrastruktur pascabencana gempa bumi disertai tsunami dan likuifaksi yang terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu. Salah satunya melalui pembangunan hunian tetap (huntap) yang ditujukan bagi para masyarakat terdampak.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa penanganan pascabencana Sulteng meliputi tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. “Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama,” ucap Menteri Basuki.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II Direktorat Jenderal Perumahan Bakhitar menjelaskan, pembangunan huntap dilakukan di 3 kabupaten/kota yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala sebanyak total 5.732 unit. Pembangunan tahap pertama sebanyak 1.679 unit telah selesai pada tahun 2022 lalu dan sudah mulai dihuni oleh masyarakat.
“Saat ini kami tengah melaksanakan pembangunan tahap kedua sebanyak 4.053 unit. Para calon penghuninya juga sudah terverifikasi. Kami targetkan pembangunan tahap kedua ini bisa tuntas seluruhnya pada Desember 2023,” kata Bakhtiar.
Huntap dibangun dengan menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). RISHA adalah teknologi konstruksi knock down yang dapat dibangun dengan waktu cepat dengan menggunakan bahan beton bertulang pada struktur utamanya. Di samping itu, RISHA juga dirancang sebagai bangunan tahan gempa.
Diharapkan kehadiran RISHA di wilayah rawan gempa seperti Palu dan Donggala membuat masyarakat setempat tidak kehilangan rumah serta harta bendanya akibat bencana gempa bumi.
Selain huntap, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah juga membangun berbagai infrastruktur permukiman untuk mendukung kawasan huntap. Infrastruktur permukiman yang dibangun antara lain jalan, drainase, ruang terbuka hijau, penerangan jalan umum, sistem pengolahan sampah TPS3R, SPALD-T untuk pengolahan limbah, serta SPAM dan reservoir untuk penyediaan air.
“Untuk infrastruktur permukiman, ada pekerjaan yang terkontrak hingga Maret 2024. Tapi kami akan melakukan upaya-upaya percepatan agar bisa selesai Desember 2023 bersamaan dengan penyelesaian huntap,” ujar Kepala BPPW Sulawesi Tengah Sahabuddin. (Reimon)
