Jakarta, Demokratis
Riefky Harsya Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan Badan Anggaran DPR masih menemukan 19 temuan pengendalian internal dan pelanggaran peraturan seperti yang dilaporkan BPK, dalam Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PP APBN) tahun 2018.
“Laporan pertanggungjawabannya sendiri sudah baik tapi masih perlu perbaikan lagi. Tidak benar kalau PPA 2018 semakin lebih memburuk,” ujar Riefki Harsya seusai menyampaikan sikap 10 Fraksi atas PPA APBN 2018 dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (20/8) yang dihadiri Menteri Keuangan serta jajaran Departemen Keuangan.
Ia sangat memuji realisasi pendapatan negara yang melampaui Rp 1.943,7 triliun dari Rp 1.894,7 triliun yang berarti berlebih 102,6 persen.
“Walaupun untuk menutup defisit anggaran pemerintah masih menggunakan hutang dari dalam negeri dan hutang dari lembaga keuangan asing, yang saya lupa namanya,” jelas cucu dari Jusuf Muda Dalam Gubenur Bank Indonesia alumnus Universitas Leiden Belanda.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam responnya mengatakan pemerintah menyadari masih perlu ruang perbaikan menyangkut akuntabilitas laporan keuangan yang akan dilakukan secara intensif antara internal pemerintah dengan Badan Pemeriksa Keuangan. “Baik terkait sistem pengendalian maupun kesesuaian terhadap perundang-undangan,” katanya.
Pemerintah, ujarnya lagi, juga senantiasa meningkatkan kinerja APBN agar pelaksanaannya dilakukan secara bersih, bebas dari korupsi. Dalam hal ini berkomitmen dalam menciptakan instansi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
“Dengan reward and punishment yang makin jelas, tegas, terukur,” tegas Sri.
Dari 10 Fraksi di DPR, sebanyak 8 fraksi termasuk Fraksi Partai Demokrat menyetujui PP APBN 2018 oleh Presiden Joko Widodo.
Sedangkan fraksi oposisi PKS menerima dengan catatan, sebaliknya Fraksi Partai Gerindra dalam sikapnya menyatakan belum bisa menyetujui PP APBN 2018. (Erwin Kurai)
