Jakarta, Demokratis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan percepatan pengembangan infastruktur di beberapa Kawasan Industri (KI) prioritas. Salah satunya yaitu KI Morowali yang berada di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. KI Morowali juga merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Keputusan Permenko Perekonomian No 9 Tahun 2022.
Kepala BPIW Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan, BPIW telah mengeluarkan SK Nomor 18/KPTS/KW/2023 tanggal 18 April 2023, terkait penyusunan masterplan kajian pengembangan wilayah guna mendukung percepatan pengembangan infrastruktur lima KI strategis.
“Penyusunan Rencana Pengembangan (Masterplan) Infrastruktur Perkotaan mendukung 5 (lima) kawasan industri strategis merupakan arahan Menteri PUPR. Lokus yang diarahkan menjadi masterplan yaitu Weda Bay, Sorowako, Morowali, Konawe, dan Tanjung Selor. Masterplan ini juga akan mendukung program penanganan jalan melalui Inpres Percepatan Peningkatan Konektivitas dari Direktorat Jenderal Bina Marga,” jelas Yudha.
KI Morowali berada di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dengan target pengembangan Tahap I seluas 4.000 Ha. Dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), KI Morowali memiliki potensi utama berupa ferronikel, stainles steel dan produk hilirnya.
Pada TA 2020-2023, Kementerian PUPR telah melaksanakan pembangunan beberapa infrastruktur seperti revitalisasi drainase melalui skema padat karya di ruas jalan Bungku-Bahodopi-Batas Sultra (2020), lalu pelebaran jalan Bahodopi-Batas Sultra (2021-2022), dan preservasi jalan Bungku-Bahodopi-Batas Sultra (2020-2023) dengan total investasi sebesar Rp135,8 miliar.
Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan BPIW, terdapat beberapa isu strategis dan permasalahan yang ada di KI Morowali. Seperti, kurangnya penataan bangunan dan lingkungan, penggunaan lahan sekitar KI yang didominasi oleh permukiman dan hunian pekerja yang tersebar acak, banjir pada kawasan permukiman sekitar KI, kemacetan di jalan nasional pada jam kerja, serta penumpukan sampah pada bahu jalan nasional dan jalan lingkungan kawasan permukiman.
Selain itu berkembangnya beberapa smelter lain dan IUP pada wilayah yang lebih luas akan memberikan dampak pada kualitas lingkungan dan fungsi infrastruktur konektivitas. Oleh karena itu, Kementerian PUPR melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan tersebut dengan menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan pada TA 2024.
“Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada TA 2024 meliputi peningkatan kapasitas jalan ruas Bungku-Bahodopi-Batas Sultra sepanjang 10 km, pemugaran permukiman kumuh sekitar KI Morowali seluas 20 Ha, dan sistem pengelolaan persampahan skala kawasan – pembangunan TPA Bahodopi seluas 20 Ha. Total investasinya sebesar Rp122 miliar,” jelas Yudha.
Kementerian PUPR juga tengah mempersiapkan readiness criteria dari beberapa infrastruktur pendukung KI Morowali lainnya yang diperkirakan dimulai pada TA 2025 dan selanjutnya.
“Kementerian PUPR juga akan menyiapkan peningkatan jaringan air baku, pelebaran jalan Bahonsuai-Bungku, pembangunan SPAM Kab. Morowali, sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala permukiman di Kab. Morowali, sistem pengolahan persampahan skala kawasan Kab. Morowali, program BSPS, serta penyediaan akses rumah layak huni,” tutup Yudha. (Reimon)
