Jakarta, Demokratis
Polemik longspan atau tikungan pada proyek LRT Jabodebek masih belum berakhir. DPR meminta adanya audit terhadap proyek yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta ini.
Dengan adanya masalah tersebut diharapkan ada yang bertanggungjawab terhadap proyek yang menghabiskan triliunan rupiah ini. “Siapa yang bertanggung jawab dan saya kira perlu diaudit, investigatif oleh Badan Pemeriksaan Keuangan BPK,” kata Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin.
Menurut dia, polemik ini dapat menyebabkan pembengkakan biaya proyek ketera ringan yang menghubungkan Bogor, Depok, Jakarta dan Bekasi. “Kita melihat masalah koordinasi terutama perencanaan yang tidak baik sehingga menyebabkan pembengkakan biaya dan juga secara teknis bermasalah,” tuturnya.
Dengan polemik ini, rencana pengoperasian LRT Jabodebek mengalami penundaan. Bahkan kesempatan masyarakat mengikui uji coba moda transportasi ini menjadi tidak jelas. Rencana operasional komersial proyek yang memakan nilai investasi hingga Rp32,5 triliun masih menunggu kepastian teknis dan keselamatan beroperasi.
Sementara pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus ArdiansyahDia mengatakan, seyogyanya permasalahan ini segera diselesaikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jangan sampai, kata dia, longspan ini menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Ya, langkahnya ini koordinasi pemerintah pusat dan Pemda DKI, ya dibenahi yang bermasalah itu. Yang kira-kira membahayakan itu kan beloknya tajam, jangan sampai pas kereta LRT dalam kondisi cepat ini bisa anjlok,” imbuhnya.
Akibat kesalahan desain ini, kata dia, pemerintah harus kembali mengucurkan anggaran yang tidak sedikit untuk membenahi konstruksi tersebut. “Ya bisa saja ada perencanaan awal yang salah. Ya tentu mahal, karena harus menyiapkan anggaran lagi. Kini anggaran itu untuk pembenahan konstruksi dan maintenance-nya,” kata Trubus.
Dia mengatakan, masyarakat akan mempertanyakan soal anggaran yang bakal dikucurkan pemerintah dalam menyelesaikan longspan itu. Karena, kata dia, pemerintah pasti akan menggunakan uang negara.
“Pembangunan infrastruktur harus bekerja sama dengan pihak asing termasuk konsultan asing. Memang cosh-nya lebih mahal. Tapi dampak yang ditimbulkan tidak semahal, kalau seperti yang sekarang ini terjadi (longspan),” jelasnya.
Meski demikian, Trubus mengapresiasi putra putri bangsa yang membuat proyek infranstruktur tersebut. “Biar bagaimanapun juga itu harus kita apresiasi putra-putri bangsa bisa membikin (LRT) itu. Bahwa ada kekeliruan ya itu harus diperbaiki. Kan belum ada korban toh, harus diperbaiki,” jelasnya. (EKB)
