Sukabumi, Demokratis
Focus Group Discussion (FGD) unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Kabupaten Sukabumi digelar di Gedung Mahoni Leisure Sukaraja Jl. Gandasoli Desa Selawangi Kecamatan. Sukaraja, Selasa (21/11/2023). FGD ini mengusung tema “Menciptakan Kabupaten Sukabumi Yang Aman, Tertib dan Kondusif Menjelang Pemilu Tahun 2024” dengan jumlah 150 peserta.
Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri mengatakan menjelang Pemilu 2024 harus terjaga rasa aman dan nyaman di masyarakat dengan mengantisipasi berbagai gangguan, ancaman dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan juga mendorong masyarakat ikut serta menyukseskan Pemilu 2024.
Dalam FGD ini Wabup juga menegaskan momentum untuk menguatkan jalinan silaturahmi, dan komitmen dalam menjaga persatuan dan kesatuan melalui berbagi ilmu dan pengalaman, penyampaian informasi terkini, curah gagasan, serta membahas dan merumuskan solusi terbaik dalam mengatasi isu-isu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sukabumi.
“Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan tidak dipungkiri besar potensinya di Kabupaten Sukabumi. Maka dari itu harus selalu antipasi dan identifikasi hingga inventalisir segala potensi gangguan oleh kita bersama,” katanya.
Menurutnya, ada beberapa persoalan yang menjadi fokus bahasan antara lain permasalahan geng motor, makin berkembangnya modus operandi para pelaku kejahatan serta terindikasinya keberadaan teroris dan atau faham radikal yang harus diwaspadai bersama-sama.
“Serta kasus kriminal lainnya yang dapat mempengaruhi atau merecoki penyelenggaraan pemilu,” lanjutnya.
Ditekankan dalam kesempatan itu upaya pencegahan terorisme merupakan hal yang perlu diprioritaskan. Pencegahan ini penting dilakukan oleh penegak hukum sebelum teror terjadi sehingga kerusakan besar dapat dihindari.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara mengatakan, berkaitan dengan terorisme adalah sebuah penyakit ideologi dimana memang ideologi tidak sesuai dengan UU 1945, perlu penanganan dan langkah yang tepat dengan cara preventif didalam penangananya terorisme itu sendiri.
Menurutnya, masyarakat ini harus diberikan pemahaman dan sosialisasi, serta pemerintah juga harus hadir.
“Kalau dengan aparat penengak hukum (APH) sesuai dengan tata caranya sendiri apabila bersalah itu ditindak, kami sebagai ketua sekaligus anggota DPRD Kabupaten Sukabumi tidak mau bahkan tidak rela bila mana masyarakat kami dicap terorisme serta diadili,” tuturnya.
Oleh karena itu, pihaknya harus memberikan pemahaman dan pemerintah harus hadir untuk masuk apalagi yang tahu karakteristik masyarakatnya di desa adalah para kepala desa dan para camat dengan stakeholdernya yang dapat memberikan informasi.
“Dan tentunya pemerintahan daerah harus bisa bekerja memberikan informasi kepada pihak APH agar tepat tindakannya pihak dari APH. Dalam forum ini sangat baik dimana salah satu kecamatan yang dikhawatirkan terindikasinya ke arah terorisme, dalam hal ini sudah menyayat hati, kami harap tidak ada terorisme di wilayah Kabupaten Sukabumi, tetapi sangat disayangkan dari hasil temuan fix ada. Nah, ini semua tugas kami semua dapat memberikan pemahaman agar ideologinya sesuai dan juga tidak keluar dari ajaran-ajaran oleh agama. Kami tegaskan pula Islam tidak serta merta terorisme bisa juga di luar agama Islam terorisme,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi Densus 88 Anti Teror serta APH yang telah hadi di forum FGD ini. “Tentunya dari inti semua yang harus kami lakukan adalah langkah awal dari preventif, pembinaan, bagaimana memsosialisasikan kebhinekaan, bagaimana mensosialisasikan tidak boleh intoleran harus mengedepankan landasan Pancasila dan UUD 1945 tentunya itu yang terpenting,” pungkasnya.
Hadir pada acara tersebut Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Kapolres Sukabumi, Dandim 0607, Kejari Sukabumi, Ketua MUI Kabupaten Sukabumi serta undangan lainnya. (Iwan)
