Menjelang pemilihan umum (pemilu) dua bulan lagi terjadi suasana tidak baik. Yaitu pemilihan umum demokrasi yang menjadi asas sedang tidak baik-baik saja. Bahkan terjadi mendung demokrasi.
Seperti dinyatakan oleh mantan Gubernur Lemhanas, demokrasi dalam susasana mendung. Legalitas wakil presiden nomor dua yaitu Gibran Rakabuming Raka bahwa ada dalam legalisasi dan legitimed. Yaitu sah (dibenarkan) dan diakui publik (legitimed).
Kata Andi Widjayanto, PhD (53), mantan Gubernur Lemhanas itu Gibran Rakabuming Raka sah berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tapi tidak legitimed (diakui) oleh publik karena keputusan MK itu melawan etika. Ada unsur nepotisme terkait hubungan keluarga antar ketua MK dengan Gibran. Jadi keputusan yang cacat hukum.
Seharusnya Gibran tidak sah karena diputuskan oleh MK yang cacat hukum. Inilah yang diistilahkan legal tapi tidak legitimed. Meski demikian Gibran didaftar juga jadi calon wakil presiden Prabowo Sugianto. Demikian menurut Gubernur Lemhanas Andi Widjayanto, PhD (Yutube Abraham Samad Channel, 24 Desember 2023).
Connie Bakrie (59) pengamat intelijen dan militer Indonesia menilai benar demikian. Menjadi beban bagi Prabowo Sugianto menjadikan Gibran Rakabumi tersebut menjadi wakil presiden. Apa lagi menyandang nama nepotisme sebagai putra Presiden Joko Widodo.
Demikian pendapat Connie Bakrie. Nampaknya sejalan dengan opini di atas. Yaitu mengganti wakil presiden Gibran.
Masalahnya keputusan yang legal mestinya legitimed juga. Tapi faktanya tidak demikian. Keputusan oleh lembaga yang legal tapi vonisnya tidak legitimed.
Jalan keluarnya adalah Gibran Rakabumi diganti dengan yang lain. Karena menyangkut posisi anak presiden, hanya Jokowi Widodo lah yang dapat turun tangan untuk menggantinya. Itulah yang lebih baik. Demikian Connie Bakrie pengamat intelijen dan militer Indonesia.
Waktu berjalan terus, namun masalah belum selesai menurut pendapat Abraham Samad (57) mantan ketua Komisi Anti Korupsi (KPK) muncul baying-bayang bahaya. Bahya itu ialah kekuatan rakyat people power. Demontrasi (meng-impeachment) presiden seperti kondisi tahun l998 turun ke jalan.
Menurut pendapat Abraham Samad jika Presiden Joko Widodo yang turun tangan untuk mengganti Gibran Rakabumi adalah lebih elegant dari cara yang lain yang memakan waktu dan besar biayanya. Ia mepertimbangkan waktu sesuai dengan jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sangat singkat. Inilah saran praktis kata Abraham Samad.
Sekaranglah waktu yang tepat untuk mengambil keputusan yang tepat. Sebab kalau tidak suasana mendung demokrasi ini diatasi agar tidak sampai jadi hujan guntur dan gledek. Dalam arti pemilu berjalan demokratis dan baik.
Masih ada soal hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini bisa beruwujud kepada impeachment (pemakluzan) presiden. Ini menggantung dan ini akan terjadi kalau yang lain mengalami kemacetan.
Ahkirnya marilah kita lihat apa yang akan terjadi. Suasana yang terbaik menjadikan Indonesia lebih maju. Itulah doa kita!
Jakarta, 24 Desember 2023
*) Penulis adalah dosen Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka (UHAMKA) Jakarta
