Solo, Demokratis
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka kembali cuti selama tiga hari di hari aktif kerja. Cutinya Gibran untuk kampanye mendapat kritik dari sejumlah politisi di Kota Solo.
Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sugeng Riyanto, cutinya Gibran sebagai Wali Kota Solo untuk kampanye jelas menganggu kinerja di Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Apalagi masih banyak pekerjaan rumah (PR) di Kota Solo yang belum selesai.
“Dulu sebelum Mas Wali konsen di penwacapresan sering menyampaikan diberbagai forum bahwa PR Solo masih banyak. Beliau juga harus mencurahkan segenap energi untuk menyelesaikan PR-PR itu, itu sebelum aktif dalam pencawapresan,” ujar Sugeng, Selasa (16/1/2024).
Sugeng menjelaskan, untuk ruang lingkup Solo dengan dinamika PR yang begitu, maka harus mencurahkan waktu, tenaga serta pikiran.
“Coba bayangkan sekarang untuk ngurus pencawapresan yang ruang lingkupnya se-Indonesia. Kira-kira proporsinya kayak apa untuk membagi Solo dan pencawapresan,” jelas anggota DPRD Solo ini.
Sugeng pun mengakui sudah tidak optimal, seperti awal atau terlibat dalam pencawapresan. Meskipun beliau punya anak buah, ada wakil wali kota, sekda, atau kepala dinas, akan tetapi dalam konteks terpilih jadi wali kota punya tanggung jawab untuk memimpin dengan segenap jiwa dan raga.
“Itu tidak mungkin terjadi lagi dalam konteks sekarang. Karena kurang perhatiannya sudah bukan lagi Solo pikirannya atau kalaupun Solo masih itu nomor 27,” ungkapnya.
Sugeng mengatakan salah satu PR yang belum selesai adalah stunting. Bahkan grafiknya bukan lagi menurun, namun justru semakin meningkat. Sehingga untuk menyelesaikan stunting mesti harus dikerjakan oleh lintas OPD, tidak bisa hanya diserahkan kepada dinas kesehatan saja misalnya.
“Harus multi pendekatan, apakah pendekatan ke anak yang kena stunting langsung, keluarga atau lingkungannya. Itu kan harus melibatkan sekian OPD tidak bisa satu OPD saja, yang mengkonsolidasikan OPD-OPD itu mestinya Mas Wali. Selain stunting, PR-nya itu ada Sriwedari, ekonomi, pendidikan soal regrouping, Jurug masih banyak pembenahan. Belum lagi diantara kota-kota di Jateng, Solo masih miskin lalu narkoba di Solo masih nomor satu,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo, YF Sukasno menyebut, memang secara regulasi wali kota cuti itu sah-sah saja. Hanya saja memang dengan intensitas kegiatan Pemkot yang begitu padat dan warga butuh pelayanan maksimal itu beberapa kali wali kota cuti pasti mempengaruhi kinerja eksekutif.
“Karena apapun eksekutif yang namanya kepala daerah itu sangat penting,” ujarnya.
Menurut Sukasno, beberapa kali sudah terbukti bahwa Perda yang operasionalnya harus memakai Perwali tapi Perwalinya belum ada. Sehingga tidak efektif, karena kesibukan beliau.
“Itu seperti Perda Ketenagakerjaan, Pajak dan retribusi. Itu menyebabkan tidak efektif, banyak Perwali yang tidak jadi,” bebernya.
Sehingga dilanjutkan Sukasno, cuti yang dilakukan wali kota beberapa hari tersebut menyebabkan terganggunya aktivitas pemerintahan secara etika tidak etis.
“Memang tidak melanggar aturan wali kota cuti dan itu sesuai regulasi. Tapi tidak efektif dan etis jika harus dilakukan beberapa hari,” ucapnya.
Sukasno menambahkan bahwa pemerintahan ini jadi tidak efektif. Karena banyak Perwali yang belum jadi padahal itu sangat penting, sehingga Perda bisa operasional.
“Ini tidak efektif pemerintahan. Dari warga pastinya ada yang merasakan ini, karena warga itu keterkaitannya dengan Perda,” tandasnya. (EKB)
