Indramayu, Demokratis
Dalam maksimalkan terbentuknya kerja sama yang sistematis dan pengambilan keputusan yang baik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Indramayu bersama Kejaksaan Negeri Indramayu melaksanakan rapat pembahasan naskah perjanjian kerja sama.
Bertempat di Ruang Rapat Desk Pilkada Setda Kabupaten Indramayu, Rabu (31/1/2024), rapat tersebut membahas nota kesepakatan Pemkab Indramayu dan Kejaksaan Negeri Indramayu tentang sinergitas pelayanan dan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
Selain itu, dalam rapat juga membahas rencana kerja terkait kesepakatan bersama (MoU) tentang penanganan masalah hukum, pertimbangan hukum, dan konsultasi hukum bidang perdata dan tata usaha negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Setda Kabupaten Indramayu, Budi Setiawan, perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu, Kepala Bagian Organisasi Setda Indramayu, Iman Hadirokhman.
Selain itu, juga hadir perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda-Litbang) Kabupaten Indramayu, Perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Indramayu dan perwakilan Inspektorat Indramayu serta Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Indramayu.
Dijelaskan Rasiwan dari Bagian Tapem Setda Indramayu, dalam penentuan dokumen kerja sama, salah satu pertimbangannya yakni, naskah kerja sama dengan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian atau instansi vertikal dapat menggunakan nota kesepakatan.
“Dalam kerja sama pemerintah daerah dengan instansi vertikal, kita dapat menggunakan nota kesepakatan, dimana nanti bisa diimplementasikan kepada rencana kerja masing-masing perangkat daerah,” jelasnya.
Rasiwan menambahkan, perbedaan antara perjanjian kerja sama dengan rencana kerja atau nota kesepakatan terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
“Dalam perjanjian kerja sama itu munculnya hak dan kewajiban akan tetapi, jika dalam nota kesepakatan dan rencana kerja, munculnya adalah tugas dan tanggung jawab, sehingga kerja sama ini adalah saling bersinergi dalam program pembangunan antara pemerintah pusat, instansi vertikal dan pemerintah daerah,” tambahnya.
Diketahui, dalam penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja perangkat daerah, kepala perangkat daerah tidak bisa melakukan penandatanganan sebelum dikeluarkannya surat kuasa oleh Bupati Indramayu, dikarenakan perangkat daerah melaksanakan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). (Ksm/Diskominfo)
