Bandung, Demokratis
Miliaran dana yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 yang dikelola di Bidang Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dalam pelaksanaannya dinilai sangat tertutup.
Sudah berkali-kali Demokratis mengajukan surat konfirmasi tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Wahyu Mijaya namun sampai saat ini pun surat konfirmasi tersebut satupun belum terjawab oleh Kepala Bidang (Kabid) PKLK Deden Saepul Hidayat.
Upaya wartawan Demokratis untuk konfirmasi terkait paket-paket tahun 2023 yang dikelola Bidang PKLK, juga terkait pengelolaan pendidikan khusus layanan khusus dengan anggaran Rp196.524.136.467 dari APBD Jabar 2023, dan keabsahan perjanjian kinerja perubahan 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Wahyu Mijaya.
Dengan mengisi selembar formulir buku tamu untuk konfirmasi, Senin (29/1/2024), bersama dua wartawan, untuk menemui Plt sekretaris Disdik Provinsi Jawa Barat Deden Saepul Hidayat yang sedang rapat pimpinan (rapim) di ruang Opro Disdik Provinsi Jawa Barat. Padahal dari ketiga wartawan tersebut sudah menunggu di lobby dari pukul 15.00. Namun, sekitar pukul 18.30 selesai acara rapim, Plt sekretaris Disdik Provinsi Jawa Barat, Deden Saepul Hidayat menghindar dari wartawan tersebut untuk dikonfirmasi, keluar melalui pintu belakang dan pergi melalui gerbang belakang.
Entah apa alasan Deden tidak mau menjawab surat–surat konfirmasi Demokratis tersebut padahal sudah ada disposisi dari kepala dinas kepadanya selaku KPA untuk menjawab surat tersebut.
Anehnya lagi, kegiatan yang dipertanyakan oleh Demokratis tersebut adalah kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan dan tidak ada hal-hal yang perlu dirahasiakan lagi. Dan anggaran kegiatan yang dipertanyakan tersebut pun seluruhnya berasal dari uang rakyat, yang dibayar melalui pajak. Rakyat pun berhak mengetahui digunakan untuk apa saja uang tersebut.
Adapun paket kegiatan yang sampai berita ini ditulis belum ada jawaban secara tertulis maupun lisan, di antaranya yaitu, Dana Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus, tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.000.000.000, Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Rp5.000.000.000,00 Pembangunan Sarana Prasaranadan Utilitas Sekolah Rp943.102.640, Pemindahan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi Rp5.000.000.000,00, Penataan Pendistribusian Pendidikan Tenaga Kependidikan Pada Bidang PKLK Rp2.000.00.000.00 dan Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Rp3.000.000.000.00.
Konfirmasi tertulis Demokratis yang berhubungan dengan miliaran anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi tahun 2023 yang dikelola di Bidang PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2023, sampai saat ini belum ada yang dijawab. Padahal wartawan Demokratis sudah mengajukan pertanyaan tertulis sejak Agustus 2023 lalu.
Yang dipertanyakan pun hanya seputar kegiatan tersebut, kemana saja uang tersebut digunakan, atau dialokasikan kemana saja anggarannya? Ada dugaan KPA Deden Saepul Hidayat sengaja membiarkan dan tidak menjawab surat tersebut.
Bahkan sudah berkali-kali dicoba untuk konfirmasi terkait kegiatan tersebut, Kabid PKLK yang saat ini juga menjabat Plt Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tidak ada di kantor. Dan melalui stafnya yang akrab dipanggil Acong (Muklisi) mengatakan pada wartawan, nanti disampaikan pada Kabid Deden Saepul Hidayat.
Untuk memenuhi standar pemberitaaan yang akurat, etik, dan berimbang, Demokratis terus berupaya melakukan konfirmasi secara tertulis maupun lisan terkait dengan beberapa kegiatan diatas. Dan apa yang akan ditemukan akan diekspose dimedia ini, agar masyarakat luas dapat mengetahuinya dan masyarakat bisa turut serta mengawasi penggunaan anggaran miliaran tersebut. (IS/Tim)
