Jakarta, Demokratis
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara soal isu yang menyebutkan Partai Golkar berpeluang menempati kursi ketua DPR seusai penyelenggaraan Pemilu 2024.
Menurut Hasto, seluruh partai politik, termasuk Partai Golkar, harus membangun kultur politik yang baik dengan merujuk norma-norma dan supremasi hukum yang berlaku.
“Nah, teman yang dari Golkar itu harus belajar dari 2014 karena seharusnya di dalam norma politik yang kita pegang, tidak bisa undang-undang yang terkait hasil pemilu lalu diubah setelah pemilu berlangsung,” ujarnya.
Hasto menegaskan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD (MD3) telah mengatur kursi ketua DPR ditentukan dari perolehan kursi terbanyak partai politik di DPR.
Sejauh ini, kata dia, PDIP berhasil meraih kemenangan pada Pemilu 2024 dan secara otomatis kursi tersebut akan diisi kader PDIP. “Kursi ketua DPR merupakan lambang kepercayaan rakyat terhadap partai pemenang pemilu,” ucapnya.
Lebih lanjut, Hasto mengingatkan, ambisi kekuasaan dengan segala upaya merebut kursi ketua DPR justru akan menimbulkan konflik sosial. Apalagi, menggunakan instrumen hukum dengan mengubah aturan UU MD3.
“Jangan pancing sikap dari PDIP yang tahun 2014 sudah sangat sabar. 2014 kan ketua DPR bermasalah dan masuk penjara. Ketika etika dan norma diabaikan terjadi Karma. Itu yang seharusnya menjadi pelajaran. Namun, undang-undang terkait hasil pemilu seperti UU MD3 akan dilakukan perubahan-perubahan demi ambisi kekuasaan, maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan, anggota kader PDIP dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan,” bebernya.
Terkait hal itu, Hasto meminta agar seluruh proses pemilu yang telah berlangsung untuk dihargai sebagai suatu suara rakyat. “Hormati suara rakyat. Jangan biarkan ambisi-ambisi penuh nafsu kekuasaan dibiarkan. Kami ada batas kesabaran untuk itu,” tegasnya.
Belakangan sejumlah elite Partai Golkar menanggapi soal kursi ketua DPR. Ketua DPP Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzily mengatakan peluang Golkar mendapatkan posisi Ketua DPR masih cukup besar.
Dia mengaku, saat ini perolehan kursi masih di bawah PDIP, tetapi potensi penambahan kursi masih terbuka karena sejumlah caleg sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk mengajukan PHPU di MK. Dia menegaskan, Partai Golkar akan mengikuti aturan main yang telah diatur dalam Undang-Undang MD3. (EKB)
