Pemerintah Palestina belum menerima dukungan finansial yang diharapkan dari mitra internasional dan regional, merujuk pada diaktifkannya jaring pengaman keuangan yang disepakati negara-negara Arab.
Itu disampaikan oleh Presiden Mahmoud Abbas dalam pertemuan Liga Arab yang digelar hari Kamis (16/5/2024).
“Sekarang ini menjadi sangat penting untuk mengaktifkan jaring pengaman Arab, untuk meningkatkan ketahanan rakyat kami dan untuk memungkinkan pemerintah melaksanakan tugasnya,” kata Presiden Abbas, Jumat (17/5/2024).
Diketahui, pendanaan Otoritas Palestina, badan yang menjalankan pemerintahan terbatas di Tepi Barat yang diduduki, telah sangat dibatasi akibat perselisihan mengenai transfer pendapatan pajak yang dikumpulkan Israel atas nama Palestina.
Sementara, pendanaan dari donor internasional juga telah berkurang, turun sebesar 30 persen dari anggaran tahunan sebesar 6 miliar dolar AS menjadi sekitar 1 persen, kata mantan Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh.
Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi juga mengatakan, perlunya diaktifkannya jaring pengaman yang dimaksud Presiden Abbas.
Dalam pertemuan bertajuk “15th Session Of The Islamic Summit Conference” di Banjul, Gambia itu Menlu Retno mengingatkan kembali agar Islamic Financial Safety Net (Jaring Pengaman Keuangan Syariah) yang telah disepakati sebelumnya dapat segera diaktifkan agar dapat membantu rakyat Palestina. (Red/Dem)
