Bandung, Demokratis
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN Negeri tahun ajaran 2024/2025 di Kabupaten Bandung perlu dievaluasi kembali, terkait persoalan dan isu yang tak sedap selalu terjadi dari tahun ke tahun ajaran baru terutama di sekolah SMA Negeri favorit.
Beragam modus yang dilakukan saat PPDB berlangsung seperti masuk lewat jalur belakang hingga jalur titipan dengan besarnya uang yang dikeluarkan sesuai mufakat antara orangtua dan oknum pendidikan yang bersedia menyuap anaknya agar bisa masuk sekolah yang diinginkan.
Berdasarkan hasil penelusuran Demokratis terhadap kisruh yang terjadi saat ini dalam pelaksanaan PPDB khususnya di Kabupaten Bandung, salah satunya di SMA Negeri 1 Baleendah, terindikasi ada kecurangan dan diduga terima suap dari orangtua lewat jalur belakang dan jalur titipan yang menjadi prioritas utama oknum Panitia PPDB melakukan aksi “jual beli kursi” lewat jalur belakang dengan kewajiban membayar dalam jumlah tertentu ke pihak sekolah untuk mendapatkan keuntungan komersial.
“Pakai jalur belakang biaya yang dikeluarkan melalui jalur belakang lumayan besar di samping harus membayar seragam sekolah juga ada biaya untuk uang bangunan,” ungkap sumber orangtua murid.
Banyaknya oknum pendidikan membuat orangtua yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah yang diinginkan menjadi terhalang walaupun kalau dilihat dari prestasi yang dianggap masuk kriteria tapi tidak diterima karena jatahnya diberikan kepada orangtua yang mampu membayar dalam nominal berapa pun agar anaknya diterima di sekolah tersebut.
Sedangkan imbauan dan gembor-gembor dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sangat jelas, hal ini bertentangan dengan aturan PPDB yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 29 Tahun 2021 tentang PPDB. Dalam aturan tersebut tidak ada biaya sepeser pun dalam proses PPDB. Adapun sanksi pidana bagi oknum yang terlibat “kecurangan” dalam PPDB hukuman penjara menanti bagi mereka yang terbukti melakukan pungli.
Sementara Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Baleendah H. Dudi Rohdiana yang beberapa kali hendak ditemui Demokratis, beliau selalu tidak ada di tempat dengan alasan sedang berada di SMA Negeri Margahayu karena beliau diberi mandat untuk menjadi plt kepala sekolah di sana.
Tepatnya hari Senin dan Selasa 22/23 Juli 2024, saat Demokratis menemui Wakasek Kesiswaan Dadang, tidak bisa memberikan keterangan tentang PPDB yang masuk ke SMA Negeri 1 Baleendah baik itu jalur prestasi rapot, zonasi, KETM, prestasi, kejuaraan, perpindahan orangtua/anak guru, PDBK dan zonasi (kuota khusus terisi).
Ia hanya menerangkan jumlah siswa yang sudah masuk tahun ajaran 2024/2025 sekitar 400 lebih. Kemudian karena Demokratis ingin bertemu langsung dengan kepala sekolah untuk konfirmasi perihal PPDB, wartawan pun meminta nomor telepon kepala sekolah. Dengan tegas Wakasek Dadang menjawab, “Saya tidak punya, yang punya nomor telepon kepala sekolah itu Humas Ule yang merangkap Panitia PPDB.” Ironis memang seorang Wakasek kesiswaan tidak punya nomor telepon atasanya sedangkan humas punya, ada apa di balik semua itu?
Kemunculan jalur belakang kadang ini juga dimanfaatkan oleh pihak sekolah misalnya jumlah rombel seluruhnya ada 12 rombel itu hanya dibuka 10 rombel, nanti dua kelasnya disisakan untuk anak yang masuk jalur belakang dan jalur titipan, biasanya setelah waktu masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) tiba-tiba anak tersebut masuk ke kelas yang tersisa. Seharunya sekolah yang sudah mempunyai kuota daya tampung sudah ditentukan itu sudah sesuai dengan kapasitas sekolah yang ada. Jangan sampai kuota dipaksakan menjadi banyak, kita juga harus memikirkan bagaimana sekolah swasta mendapat murid apabila diatur oleh sekolah negeri dengan cara mendapatkan siswa yang banyak masuk lewat jalan belakang.
Sampai berita ini diturunkan Demokratis belum mendapat hasil konfirmasi dengan kepala sekolah perihal PPDB di SMA Negeri 1 Baleendah. (Tim)
