Tapteng, Demokratis
Penanganan kasus dugaan korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jasa Pelayanan (Jaspel) Tahun Anggaran 2023 Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Tapanuli Tengah (Tapteng), dinilai lamban.
Padahal, kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) itu telah bergulir sejak Desember 2023, dan sudah menjadi isu nasional. Sementara dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada indikasi kerugian negara sebesar delapan miliar lebih dalam kasus itu.
“Sudah delapan bulan lebih. Kejati Sumut harus segera mengusut tuntas kasus-kasus ini,” ujar Ketua Investigasi LSM LIPPAN Kabupaten Tapanuli Tengah, Aron Hasibuan di Pandan, Minggu (11/8/2024).
Menurutnya, tidak ada alasan jika dugaan korupsi BOK dan Jaspel di Dinkes Tapteng itu mandek. Pasalnya, beberapa pihak sudah mengakui. Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan saat itu, Nursyam, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut, telah diberhentikan Pj Bupati, Sugeng Riyanta dengan alasan agar fokus terhadap permasalahan Dinas Kesehatan.
Aron mengungkapkan, jika pada tanggal 19 Desember 2023 yang lalu, Kejati Sumut melalui Sekdakab Tapteng, telah memanggil beberapa petinggi Dinkes Tapteng untuk dimintai keterangan di antaranya, Kadis Kesehatan Tapteng, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kasubbag Program Aset dan Pengelola Keuangan, Kabid Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan beberapa Kepala Puskesmas.
“Kejati Sumut harus melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan terhadap dugaan kasus korupsi ini,” tegasnya. “Bahkan secara moral kita mendukung Kejatisu dalam permasalahan ataupun kasus di Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah, agar Tapteng bersih bersih dari praktek KKN.”
Diperoleh informasi, Kejati Sumut akan kembali memeriksa saksi-saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi BOK dan Jaspel Dinkes Tapteng Anggaran 2023. Menurut sumber yang layak dipercaya, lima belas orang saksi akan di periksa, Senin (12/8/2024), di Kantor Kejari Sibolga.
“Pihak penyidik telah melayangkan surat pemanggilan terhadap 15 orang, untuk memberikan keterangan terkait dugaan kasus korupsi BOK dan Jaspel,” sebut sumber.
Sementara itu, Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Yos A Tarigan, yang dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, hingga berita ini dikirmkan, belum berhasil dikonfirmasi. (MH)
