Jakarta, Demokratis
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menetapkan sejumlah perusahaan yang ikut dalam proyek pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden Covid-19 Jabodetabek di Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai tersangka korporasi.
Hal ini merespon dugaan keterlibatan Direktur Utama PT. Anomali Lumbung Artha (ALA), Teddy Munawar dalam proyek beraroma rasuah tersebut.
“KPK masih membuka peluang baik itu individu maupun korporasi,” ujar Jubir KPK, Tessa Mahardhika kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip Minggu (10/11/2024).
Tessa menjelaskan, penetapan tersangka koorporasi dapat dilakukan apabila perusahaan tersebut terbukti menerima keuntungan dari proyek tersebut dengan cara melawan hukum.
“Dalam kasus korupsi yang melibatkan korporasi, perusahaan atau badan hukum dapat dipersalahkan secara pidana apabila terbukti bahwa tindakan korupsi dilakukan atas nama atau untuk keuntungan korporasi tersebut,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan, proses penetapan tersangka koorporasi ditentukan dalam rapat gelar ekpose perkara pimpinan KPK berdasarkan dua alat bukti yang cukup.
“Tapi kembali lagi, nanti kita baru bisa menyampaikan itu setelah ada setidaknya ekpose di pimpinan,” ucap Jubir KPK.
Sebelumnya diberitakan, KPK menyita sejumlah dokumen dari empat bos perusahaan yang ikut terlibat dalam bansos presiden pada pekan ini.
Awalnya, tim penyidik KPK juga menyita sejumlah dokumen terkait proyek bansos presiden dari Direktur PT Rajawali Agro Mas, Michael Samantha dan Corporate Secretary PT Dwimukti Graha Elektrindo, Nur Afni, pada Rabu (6/11/2024).
“Penyidik melakukan penyitaan atas dokumen-dokumen yang diduga terkait perkara,” kata Anggota Tim Jubir KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/11/2024).
Kemudian, tim penyidik menyita dokumen spesifikasi harga barang bansos presiden dari Direktur Utama PT.Anomali Lumbung Artha (ALA), Teddy Munawar dan Direktur PT Inkubisc, Steven Kusuma, Kamis (7/11/2024).
“Penyitaan dokumen terkait spesifikasi barang bansos dalam pengadaan termasuk harga beli (dari Supplier) dan harga jualnya (Ke Kemensos),” kata Jubir KPK, Tessa Mahardhika melalui keterangannya kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).
Untuk diketahui, total ada enam juta paket sembako dari Bansos Presiden yang diduga dikorupsi. Enam juta paket itu berasal dari penyaluran tahap tiga, lima, dan enam.
Masing-masing tahap terdapat dua juta paket sembako. Adapun modus korupsinya adalah pengurangan kualitas Bansos.
“Tahap tiga, lima, dan enam per tahap itu kurang lebih sekitar dua juta paket. Jadi, kalau tiga tahap itu, dikalikan dua juta sekitar enam juta, ya, enam juta paket,” kata Tessa, Kamis (4/7/2024).
Sementara itu, total nilai proyek untuk tiga tahap penyaluran Bansos presiden yang berujung korupsi itu nominalnya hampir Rp 1 triliun.
“Untuk nilai kontraknya sendiri totalnya sekitar Rp900 miliar untuk tiga tahap ya,” ungkap Tessa.
Mantan Kepala Biro Umum Kementerian Sosial Adi Wahyono mengungkapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara mengecualikan satu perusahaan, yaitu PT Anomali Lumbung Artha untuk dipungut “fee” sebagai perusahaan penyedia bansos Covid-19.
“Dalam BAP No 44 saudara mengatakan pada pengadaan bansos tahap 3 akhir bulan mei 2020 saudara dipanggil Menteri Juliari dan saat itu juga ada Kukuh Ary Wibowo, ‘Saya diminta untuk pungut ‘fee’ Rp10 ribu per paket dari semua vendor kecuali PT Anomali betul,” tanya Jaksa Penuntut Umum M Nur Azis, dalam sidang kasus suap bansos Covid-19, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (31/5/2021).
Adi Wahyono, saat menjadi saksi untuk terdakwa mantan Mensos Juliari Batubara yang didakwa menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos COVID-19, membenarkan pertanyaan JPU KPK tersebut.
“Katanya ‘Mas yang Anomali jangan dipungut’, tapi saya tidak tanya alasannya,” ungkap Adi.
Adi mengaku Direktur PT Anomali Lumbung Artha bernama Teddy Munawar. Namun penghubung dengan PT Anomali bernama Ivo Wongkaren.
“Yang saya tahu Pak Ivo, saya dipanggil Pak Royani di ruang beliau, ada saya, Joko, Teddy Munawar, beberapa anggota tim teknis, Pak sesditjen intinya untuk kuota Bodetabek di luar Jakarta itu yang mengerjakan Anomali sebanyak 550 ribu paket, itu yang mengatakan Pak Sesditjen,” tambah Adi.
Sesditjen yang dimaksud adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos M O Royani, sedangkan Joko adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako COVID-19 Matheus Joko Santoso, dan Kukuh adalah Tim teknis Menteri Sosial Kukuh Ary Wibowo.
“Jadi untuk pengadaan bansos tahap 3 langsung ditunjuk 550 ribu paket untuk PT Anomali,” ungkap Adi.
Diketahui kasus bansos Covid-19 terbagi dalam tiga klaster. Suap dan penyaluran bansos telah melewati proses sidang. Sedangkan, proyek pengadaan bansos yang masih dalam proses penyidikan dengan kerugian negara mencapai Rp125 miliar. (Dasuki)
