Jakarta, Demokratis
Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin membenarkan adanya penggeledahan kantor Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta terkait dugaan korupsi Rp150 miliar.
Akibat kasus ini, Budi menyebut, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana akan dinonaktifkan pada Kamis, 19 Desember 2024. Hingga Rabu, 18 Desember malam, Iwan masih berada di kantor Dinas Kebudayaan untuk menjalani pemeriksaan.
Kemudian, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi telah menginstruksikan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk mendalami dan menginvestigasi kegiatan anggaran Dinas Kebudayaan Tahun 2023.
“Dari hasil investigasi, ditemukan beberapa dugaan telah terjadi kerugian daerah akibat ketidaksesuaian pada beberapa sampling kegiatan. Saat ini, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta masih menghitung besaran kerugian daerah,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).
Budi menjelaskan, Pemprov DKI telah menerima surat pemberitahuan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait dugaan penyimpangan aktivitas anggaran di Dinas Kebudayaan.
Ia melanjutkan, Pemprov DKI siap bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang sedang menyelidiki dan mendalami permasalahan ini.
“Kami masih menunggu informasi lebih lanjut terkait permasalahan kasus ini dari Kejaksaan Tinggi. Tentunya, kami siap membantu Kejaksaan Tinggi untuk menyelidiki kasus ini hingga tuntas,” jelasnya.
Diketahui, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta pada Rabu, 18 Desember. Penggeledahan dilakukan mulai pukul 10.40 WIB, mulai dari ruang Kepala Dinas Kebudayaan di lantai 15 dan ruang Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan di lantai 14.
Tidak hanya kantor Dinas Kebudayaan yang digeledah, tetapi juga rumah Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan dan kantor pihak ketiga atau swasta yakni kantor EO GR-Pro.
Dasar penggeledahan tersebut yakni dugaan penyimpangan dana kegiatan yang bersumber dari Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun anggaran 2023 dengan nilai kegiatan kurang lebih sebesar Rp150 miliar.
“Penggeledahan dan penyitaan terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan kegiatan-kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Syahroni Hasibuan.
Kejati DKI menyita uang Rp1 miliar dari penggeledahan itu. Disita juga ratusan stempel palsu dari rangkaian penggeledahan kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan empat lokasi lainnya.
Dari pendalaman sementara, ratusan stempel palsu itu digunakan untuk membuat kesan adanya penyelenggaraan suatu kegiatan. Sehingga, anggaran kegiatan Dinas Kebudayaan Jakarta periode 2023 bisa dicairkan.
“Seolah-seolah kegiatan dilaksanakan dibuktikan dengan stempel tersebut untuk mencairkan anggaran padahal faktanya kegiatan sama sekali tidak ada,” sebutnya.
Dalam rangkaian penggeledahan itu penyidik juga menyita sejumlah alat bukti seperti barang elektronik seperti laptop, ponsel, komputer, dan flashdisk. Kini, bukti tersebut sedang didalami lebih jauh. (Dasuki)
