Tapteng, Demokratis
Kabar adanya keluarga di Tapanuli Tengah (Tapteng) yang mengaku tidak makan seminggu mendapat tanggapan dari Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani. Bakhtiar mengaku prihatin dengan kabar tersebut, meski juga mengaku takjub atas pengakuan yang bersangkutan.
“Saya sudah suruh Camat ke sana, saya prihatin tapi saya takjub juga, satu minggu gak makan, saya akan cek kebenarannya, kalau PKH tidak dapat, itu urusan pendamping PKH,” kata Bakhtiar, Minggu (26/4/2020).
Bakhtiar berharap kebenaran informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dia menegaskan, jika kabar tersebut benar, pihaknya akan membantu keluarga tersebut.
“Kalau ini kejadian sebenarnya, kita akan selesaikan. Kami akan cek, kami akan bantu, akan kita siapkan,” tukasnya, sembari mengingatkan dan berharap persoalan tersebut bukan setingan dan permainan politik.
Keluhkan Petugas PKH
Bakhtiar Ahmad Sibarani juga menyinggung kinerja para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di daerahnya yang sulit diajak berkordinasi. Menurutnya, kondisi ini tidak hanya terjadi di Tapteng.
“PKH problem yang bukan cuma di Tapteng. PKH itu ada pendamping sendiri. Kalau ada yang mengatakan bahwa seolah Kepala Desa bermain, itu bohong. PKH itu tidak urusan kepala desa. Kami saja susah berkordinasi dengan petugas PKH. Pendamping PKH yang urusannya ke kementerian, gajinya pun dari Kementerian,” beber Bupati.
Terkait kinerja para pendamping PKH, Bakhtiar meminta pihak kepolisian agar melakukan pengecekan. Terutama soal data-data para penerima program tersebut.
“Saya akan minta Kapolres memperiksa PKH ini. Kalau ada orang kaya yang dapat, laporkan ke kami. Kadis sosial tempelkan itu nama yang dapat PKH,” tegasnya.
Bakhtiar menilai jika saat ini ada penggiringan opini bahwa Program PKH merupakan urusan Kepala Desa dan Bupati.
“Ada sekarang yang menggiring opini di media sosial, akun palsu, masyarakat terbawa, jadi Kepala Desa dan Bupati yang bersalah. Apa urusannya?,” tukas Bakhtiar
Dia pun berpesan agar para pendamping PKH dapat bekerja dengan jujur dan meminta agar dapat berkordinasi dengan baik dengan Pemerintah Daerah.
“Pendamping tidak pernah berkoordinasi dengan Kepala Desa ataupun Lurah, tapi masyarakat menyalahkan Kepala Desa dan Lurah. Polisi harus cek itu pendampingnya, bermain dia tidak. Jadi jangan ada penyesatan informasi. Saya akan undang pendamping itu agar mendata sebenarnya,” pungkas Bakhtiar. (MH)
