Jakarta, Demokratis
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berkomitmen mempercepat vaksinasi Covid-19 untuk mengejar target menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity sebanyak 181,5 juta penduduk. Dengan demikian, pemulihan ekonomi segera terwujud.
Ia mengatakan akselerasi vaksin terus meningkat. Hal ini tercermin dari data per 10 Juli telah mencapai 51,16 juta dosis. Bahkan pemerintah terus mendorong pemberian vaksin ketiga bagi tenaga kesehatan.
“Pemerintah mendorong untuk pekerjaan tenaga kesehatan sebanyak 1,4 juta diberikan vaksin dosis ketiga menggunakan vaksin moderna yang pada hari Minggu kemarin telah hadir. Tentunya ini bisa memberikan perlindungan tambahan bagi jajaran kesehatan yang berada di garis terdepan,” tuturnya, Selasa (13/7/2021).
Selain mempercepat vaksinasi, untuk mengendalikan lonjakan Covid-19 karena varian delta, pemerintah memberlakukan PPKM darurat pada 3 Juli hingga 20 Juli. Meski begitu, Airlangga tak menampik bahwa PPKM darurat dan pembatasan kegiatan masyarakat akan mempengaruhi sisi konsumsi masyarakat.
Tetapi ia memastikan pemerintah tetap hadir memberikan perlindungan bagi masyarakat rentan dan miskin selama pandemi Covid-19. Belanja APBN terus diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 para perekonomian.
“Oleh karena itu pemerintah berupaya mengompensasinya dengan optimalisasi belanja APBN, salah satunya program pemulihan ekonomi nasional agar konsumsi bisa terus bisa terdorong,” tuturnya.
Adapun realisasi program pemulihan ekonomi nasional hingga semester I mencapai Rp 252,3 triliun atau setara 36,1% dari pagu anggaran PEN Rp 699,43 triliun. Bahkan pemerintah telah merubah komposisi anggaran PEN untuk beberapa sektor.
Pertama program kesehatan anggarannya menjadi Rp 193,93 triliun, mendapatkan tambahan alokasi dana sebesar Rp 21,09 triliun, semula pagunya hanya Rp 172,84 triliun. Kedua, anggaran perlindungan sosial semula dialokasikan Rp 146,27 triliun kemudian ditambah Rp 5,26 triliun menjadi Rp 153,86 triliun.
“Anggaran perlindungan sosial untuk meminimalisir dampak ekonomi masyarakat yang diberikan dalam bentuk perpanjangan bantuan sosial tunai, bantuan beras untuk keluarga penerima manfaat atau program keluarga harapan (PKH) dan program Bantuan Sosial Tunai (BST), program itu adalah tambahan 10 kg untuk 20 juta masyarakat,” tuturnya.
Kemudian juga memperpanjang program diskon listrik bagi pelanggan rumah tangga 450-900 VA dan relaksasi serta percepatan daripada jumlah penerima BLT Desa, bantuan produktif usaha mikro sampai dengan bulan Juni sudah disalurkan 9,8 juta pelaku usaha mikro dengan total 11,76 pelaku usaha dan akan ditambahkan Rp 3,6 triliun kepada 3 juta penerima baru pada bulan Juli sampai September.
Ketiga, insentif usaha menjadi Rp 62,83 triliun, atau anggarannya bertambah Rp 6,1 triliun dari pagu awal sebesar Rp 56,73 triliun. Keempat, anggaran program prioritas sebesar Rp 117,04 triliun, atau dipangkas Rp 10,81 triliun dari pagu awal sebesar Rp 127,85 triliun.
Kelima, anggaran dukungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Korporasi menjadi Rp 171,77 triliun, turun Rp 21,97 triliun dari pagu sebelumnya yakni Rp 193,74 triliun. (Red/Dem)
