Jakarta, Demokratis
Langkah Ketua DPR Puan Maharani yang mengajak sejumlah pejabat, termasuk menteri, dalam kunjungan kerjanya ke daerah, bukan tanpa alasan. Puan bukan cuma sekadar menyerap aspirasi rakyat, tapi bisa langsung meminta sang menteri mengeksekusi aspirasi rakyat tersebut.
“Jadi cara seperti ini sangat memotong birokrasi. Biasanya kan anggota DPR menyerap aspirasi dari masyarakat, kemudian dirapatkan di internal, kemudian rapat berasama menteri, baru disampaikan ke pemerintah. Jadi cara Puan ini sangat efektif supaya aspirasi rakyat cepat tersalurkan dan dieksekusi,” kata Pengajar Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Ari Junaedi, di Jakarta, Sabtu (13/11/2021).
Ari menjelaskan, tugas konstitusional anggota DPR hanyalah menyerap aspirasi kemudian disalurkan dalam fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Menurutnya, aspirasi rakyat tersebut hanya bisa dieksekusi oleh pejabat eksekutif, seperti menteri.
Dengan mengikutsertakan menteri, kata Ari, Puan telah melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah secara efektif.
“DPR kan hanya legislatif, mengawasi, yang mengeksekusi itu eksekutif, presiden atau menteri. Jadi sudah benar kalau Puan mengajak menteri untuk bisa mendengar langsung aspirasi dan unek-unek rakyat, supaya bisa tersalurkan secara efektif,” kata Ari.
Dalam kunjungannya ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Banyuwangi, baru-baru ini, Puan mengajak serta dua menteri, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, serta Ketua Komisi IV DPR (Bidang Pertanian, Kelautan dan Lingkungan Hidup), Sudin. Ketiganya berasal dari partai yang sama, PDI Perjuangan.
“Puan ingin menyerap aspirasi nelayan, dia ajak Menteri KKP yang juga berasal dari PDIP. Puan ingin menyerap aspirasi perempuan, dia bawa Menteri PPPA. Ini bagus agar menteri-menteri ini mendengar langsung aspirasi rakyat dan segera mengeksekusinya,” kata Ari.
Namun demikian, menurut Ari, tidak semua anggota DPR bisa melakukan kunjungan kerja seperti Puan ini, kecuali kalau dia memiliki pengaruh yang besar di partainya, dan partai tersebut juga memiliki pejabat eksekutif/menteri yang membidangi hal yang berkaitan dengan aspirasi rakyat tersebut.
“Karena Menteri Pertanian bukan dari PDIP, maka Puan mengajak Ketua Komisi IV (bidang pertanian) yang kebetulan dari PDIP, untuk bisa mendengar langsung aspirasi petani di DIY. Nanti Ketua Komisi IV ini bisa menyampaikan langsung aspirasi kepada Menteri Pertanian saat rapat nanti,” kata Ari.
Menurut Ari, penggunaan kuasa (power) Puan baik di partai maupun di DPR, untuk kunjungan kerja seperti ini adalah hal yang positif buat rakyat.
“Karena rakyat tidak cuma ingin didengar aspirasinya, tapi juga mendapat solusi yang konkret dan cepat,” kata Ari. (Kurai)
