Madina, Demokratis
Ratusan massa dari gabungan organisasi masyarakat dan OKP Kabupaten Mandailing Natal menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Aliansi Masyarakat Mandailing Natal (Madina) Bersatu melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Mandailing Natal di Komplek Perkantoran Bupati Madina, Selasa (7/7/ 2020).
Massa diterima Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis dan beberapa orang anggota lainnya dengan pengawalan dari aparat keamanan. Dalam orasinya Ketua Pemuda Muhammadiyah, Ahmad Jumadi Siregar menegaskan menolak RUU HIP dan menolak keras lahirnya kembali PKI.
“Masyarakat Madina mendukung sepenuhnya dan siap mengawal dan mengamankan maklumat MUI dan keputusan 34 DP MUI se Indonesia Kep-124/DP-MUI/VI/2020 tentang penolakan secara tegas RUU HIP,” ujarnya.
Jumadi mengatakan, sejarah perjuangan bangsa dalam mempertahankan Ideologi Pancasila penuh dengan pengorbanan. “Untuk itu kami meminta kepada para wakil rakyat (DPRD) Kabupaten Madina mengirimkan surat penolakan Rancangan Undang-undang HIP ditujukan kepada DPR RI di Jakarta,” tegas Jumadi.
Demikian juga Sekretaris Pemuda Pancasila Kabupaten Mandailing Natal Ali Hasan menyatakan mendukung sepenuhnya dan siap mengawal maklumat MUI.
Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal Erwin Efendi Lubis menyampaikan akan meekomendasikan pembatalan tuntutan masyarakat tersebut. “Saya akan menyampaikan dalam satu minggu langsung ke DPR RI, Presiden, nanti salinannya akan diberikan kepada Sekretariat Aliansi Masyarakat Madina Bersatu,” ujarnya. (Uba)
