Jakarta, Demokratis
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto baru saja menyampaikan pagu indikatif 2023 kepada Badan Anggaran DPR. Dalam kesempatan tersebut, Airlangga mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp82,2 miliar dari sebelumnya Rp471,8 miliar menjadi Rp554 miliar.
“Bapak Presiden diberi tugas oleh PBB untuk menjadi Group Champion dari Global Crisis Response Group yang melanjutkan tugas di G20. Lalu pada 2023 adalah kepemimpinan ASEAN. Oleh karena itu, tahun depan pembawa bebannya di kantor (Kemenko) Perekonomian,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Banggar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Secara terperinci, Airlangga juga menjelaskan jika tambahan anggaran bakal dioptimalkan untuk revitalisasi gedung perkantoran, peningkatan pengendalian internal, transformasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), transformasi ekonomi digital, serta persiapan pajak karbon.
“Khusus untuk KEK, nanti kami akan bikin struktur jabatan eselon 1 yang membawahinya,” tutur dia.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menyampaikan bahwa serapan anggaran kementerian yang dipimpinnya hingga Juni 2022 telah mencapai Rp157 miliar atau sekitar 35 persen dari pagu yang disediakan sebesar Rp444,9 miliar.
“Kinerja anggaran kami berpredikat sangat baik dari Kementerian Keuangan pada 2020 dan 2021. Selain itu, Kementerian Perekonomian juga mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK sejak 2008 hingga 2021,” jelas dia.
Sebagai informasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan kemenko yang mengajukan tambahan anggaran pagu indikatif paling tinggi dibandingkan dengan kemenko lainnya.
Dalam catatan redaksi, Kemenko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) yang dipimpin oleh Mahfud MD mengajukan usulan penambahan Rp24,3 miliar. Sementara itu Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pimpinan Muhadjir Effendy mengusulkan anggaran ditambah Rp50 miliar. (Kurai)
