Subang, Demokratis
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil SMS (Subang, Majalengka dan Sumedang) H Sutrisno, meminta pemerintah segera menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat atau KUR dengan bunga sangat rendah untuk penguatan permodalan bagi para petani Kabupaten Subang.
Hal ini disampaikan H Sutrisno saat digelarnya kegiatan Bimbingan Teknis dan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pengembangan usaha pertanian kepada para kelompok tani Kabupaten Subang di Hotel Narendra Subang, Jumat (22/7/2022).
“Masyarakat petani tadi sudah dibimtek bagaimana pemanfaatan teknologinya, metode pengolahan lahan, pola tanam, pemupukan, pemberantasan OPT, pengembangan budidaya padi ramah lingkungan dengan varietas unggul. Semuanya tujuannya untuk meningkatkan produksi dan produktifitas pangan agar tercapai ketahanan pangan,” ujar Sutrisno kepada jabarpress.com.
Dia menyebut, bimtek sangat diperlukan, karena selama ini fasilitas yang diberikan pemerintah sudah banyak, tapi belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat karena masyarakat tidak paham menggunakannya.
“Dikasih alat tapi enggak paham menggunakannya, ya akhirnya jadi besi tua,” ucapnya.
Namun, ungkap Sutrisno, setelah dibimtek dilakukan tapi masih juga belum bisa meningkatkan produktifitas, alasannya ternyata karena enggak ada modal.
“Pemerintah menyadari itu, rakyat di bawah belum tentu punya modal,” ucapnya.
Untuk mengatasi kendala modal tersebut, sebut dia, pemerintah menyalurkan program KUR dengan bunga rendah hanya 6% setahun.
“Agar ekonomi di desa bisa dibangun, maka ada kebijakan berupa pemberian KUR dengan bunga ringan. Uangnya dari APBN yang disalurkan lewat perbankan, yakni bank-bank BUMN juga Bank Bjb, bunganya sangat murah, cuma 6% setahun atau setengah persen per bulan,” jelasnya.
“Tapi karena masyarakat bawah ini banyak yang belum paham prosedur pengajuan pinjaman atau malu karena harus menyiapkan segala persyaratan kredit, akhirnya mereka lebih memilih bank keliling atau bank emok yang lebih praktis. Maka itu perlu dibimbing,” tegasnya.
“Dan karena pangan ini kebutuhan dasar dan hak asasi masyarakat, maka pemerintah wajib menyediakan pangan yang cukup. Karena itu perlu difasilitasi, termasuk permodalannya,” pungkas politisi senior PDI Perjuangan yang juga mantan Bupati Majalengka ini. (Abh)
