Jakarta, Demokratis
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sempat menyatakan jika DKI Jakarta mendapat penilaian E dalam hal penanganan Covid-19. Kemudian hal itu diklarifikasi, lalu dinyatakan telah terjadi kekeliruan.
Menkes Budi Gunadi Sadikin bahkan melontarkan permintaan maaf atas kesalahan tersebut. Penilai E tersebut seharusnya hanya untuk kategori indikator risiko. Bukan penilaian kinerja secara keseluruhan.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan menyambut baik klarifikasi yang dikeluarkan oleh Menkes. Anies menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta terbuka untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam mereview indikator risiko yang merupakan standar baru dari WHO dalam melihat laju penularan pandemi dan respons Daerah pada penanggulangan wabah Covid-19.
Mantan Mendikbud itu menekankan, Pemprov DKI Jakarta selalu mengutamakan keselamatan warga dalam penanganan pandemi ini. Menurutnya, penanganan harus berdasarkan fakta, transparan, dan bekerja keras dalam jangka panjang.
“Penilaian dengan skema seperti yang sempat dikeluarkan oleh Wamenkes itu justru berisiko mengganggu kerja serius penanganan pandemi. Untuk itu, kami mengapresiasi klarifikasi Pak Menkes. Pak Menkes paham betul dan sudah terbiasa kerja berbasis sains dan bukti lapangan,” kata Anies dalam keterangan tertulis, Jumat (28/5/2021).
Anies mengatakan, kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Kemenkes tela berjalan baik. Secara personal, Budi Gunadi juga dianggap sebagai sosok yang bisa diajak kerja sama.
“Kami merasakan sekali, sejak Pak Menkes menjabat Desember 2020 lalu, kerja bersama kita jadi amat baik. Beliau cerdas, bijak, open minded, cepat sekali bekerjanya, dan selalu mengutamakan kolaborasi,” imbuhnya.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, lanjut Anies, dapat memupus keraguan ribuan petugas dan tenaga kesehatan di DKI Jakarta yang sudah bekerja sangat keras selama ini. Sehingga tidak merasa melakukan hal yang salah, dan dapat menjadi pemantik semangat kembali dalam upaya menyelamatkan warga dari wabah.
“Pemprov DKI Jakarta akan dengan senang hati bekerja bersama Kementerian Kesehatan untuk menyusun penilaian situasi risiko secara lebih objektif, kontekstual dan menjadi pendorong bagi seluruh daerah untuk secara serius menuntaskan masalah pandemi ini. kami berharap, Kementerian dapat mereview kembali cara penghitungan kondisi risiko di situasi wilayah yang mana bukan sebagai penilaian kinerja Covid-19,” pungkasnya. (Red/Dem)
