Jakarta, Demokratis
Pemberlakuan Perbatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali sudah diberlakukan sejak tanggal 3 Juli lalu, dan akan berakhir pada tanggal 20 Juli 2021. Sejumlah masyarakat menganggap pemberlakuan PPKM Darurat belum efektif untuk menekan penularan Covid-19.
Menurut mereka pemberitaan di media massa warga yang terinfeksi Covid-19 justru mengalami peningkatan yang cukup siginifikan. “Bahkan diberitakan kasus corona mencapai 54 ribu hingga 60 ribu setiap hari, sedangkan yang meninggal meningkat pula,” kata mereka saat ditemui Demokratis, Kamis (16/7/2021).
Sementara DPR mengharapkan agar PPKM Darurat yang akan berahir pada Selasa (20/7/2021) agar kembali diperpanjang mengingkat angka jumlah yang terpapar Covid-19 terus meningkat.
Masyarakat berpendapat penyekatan di berbagai daerah selama diberlakukannya PPKM Darurat membuat aktivitas mereka untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga sangat terganggu. “Kalau tidak mencari uang untuk biaya hidup keluarga siapa yang jamin? Tidak ada kan,” ujar beberapa warga saat bincang-bincang dengan Demokratis.
Meskipun masyarakat dibiarkan keluar rumah tapi setelah di jalanan distop dan disuruh putar balik karena tak membawa surat keterangan sudah divaksin ataupun swab antigen. Bahkan ditanya juga kartu identitas.
“Fenomena seperti ini benar-benar membuat masyarakat pusing. Sementara biaya hidup harus dicari untuk biaya makan anak-istri, belum lagi bayar BPJS, listrik, pajak PBB, bayar tetek bengek lainnya,” katanya.
Masyarakat sangat cemas jika PPKM Darurat diperpanjang lagi karena pasti akan menyulitkan mereka untuk mencari nafkah. Sementara jika berdiam diri di rumah dapur mereka tidak dapat ngebul. “Kalau kita di rumah terus mau makan apa? Emangnya ada yang jaminin biaya hidup saya. Yang penting kita lakukan protokol kesehatan yang benar. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu yang paling penting,” kata seorang warga yang berprofesi sebagai ojek.
“Saya ini seorang tukang ojek pendapatan sehari-hari bisa dapat Rp 10 ribu, kadang tidak dapat karena sewa sepi karena takut bepergian ditanya ini ditanya itu. Imbasnya ke kita-kita ini. Sementara biaya hidup keluarga tak bisa ditunda, apalagi punya anak kecil butuh susu dan kepentingan anak lainnya,” keluhnya.
Sementara saat ini posisi Indonesia di peringkat kedua di dunia jumlah Covid-19 terbanyak setelah India. Masyarakat mengharapkan agar pemerintah segera memberikan bantuan kepada masyarakat dengan sistem antar door to door jangan melalui RW atau RT.
“Harapan masyarakat supaya pemerintah memberikan bantuan maka anjuran pemerintah jangan melakukan aktivitas di luar dapat dilakukan. Itu saja, pak,” kata beberpa warga masyarakat ketika berbincang-bincang dengan Demokratis, beberapa hari lalu. (Juanda Sipahutar)
