Jakarta, Demokratis
Proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kampung Gombol Paya Jl. Paaris RT 07/13 Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat, disorot masyarkat.
Pasalnya, proyek pembangunan RTH mengunakan anggaran APBD tahun anggaran 2022 yang menelan anggaran senilai Rp5.208.577.102.00 yang dikerjakan oleh CV. Ertani Putri Kembar terkesan asal jadi.
“Ini proyek tidak beres nih pengerjaannya. Asal jadi dan tidak mengedepankan kwalitas dan kuantitasnya,” kata Pius Situmorang, SH aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat saat meninjau ke lokasi proyek RTH yang sedang dikerjakan baru mencapai sekitar 20 persen itu.
Pius juga menilai pengerjaan proyek RTH tersebut sangat ceroboh dan tidak mengedepankan aspek kwalitas yang sudah ditentukan.
“Baru dimulai saja sudah terlihat indikasi bakal dikorupsi. Hal itu bisa kita lihat dari pemagaran lokasi yang dikerjakan tidak mengunakan pondasi yang baik dan benar. Seharusnya yang namanya pondasi itu adanya di dalam tanah harus digali untuk menahan data tekan pada pagar itu sendiri. Ini pagar tidak pakai pondasi asal pasang saja yang penting jadi,” tegasnya.
Selain itu, kata dia, di sisi sebelah utara bahkan menggunakan pondasi yang lama sudah ada di lokasi tersebut. Hanya tiang pagarnya saja yang baru, karena sebelumnya memang belum ada pagarnya.
“Apalagi posisi pagar yang di sebelah timur itu selain tidak menggunakan pondasi yang ditanam dalam tanah pagar tersebut hanya menggunakan tumpukan bata merah yang hanya diletakkan kemudian diplur begitu saja tanpa ada pondasi sebagai pengikat sama sekali. Ini kan aneh,” katanya.
Pius Situmorang juga mempertanyakan keberadaan pihak pengawas dari Suku Dinas Pertamanan yang terkesan sengaja membiarkan pekerjaan itu amburadul tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan secara matang oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Pihak pengawas dari Sudin Pertamanan kemana, kok diam saja, apakah memang sengaja dibiarkan pekerjaan itu amburadul agar bisa berbagi hasil dari kecurangan itu. Karena kalau dibiarkan pekerjaan itu terus sampai selesai dipastikan akan berdampak pada kerugian negara,” kata Pius.
Pius juga berharap pihak terkait untuk melakukan pengawasan secara intesn terhadap proyek yang mengunakan anggaran APBD atau uang rakyat. Jangan biarkan tangan tangan jahil itu menguras uang rakyat untuk mencari keuntungan dan memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.
“Kita sebagai masyarakat berharap APH untuk segera melakukan langkah langkah kongkrit untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi pada setiap proyek pemerintah yang bersumber dari anggaran rakyat,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Kehutanan Jakarta Barat Romy belum bisa dimintai keterangannya karena sedang tidak berada di kantornya.
“Bapak Kasudin dan Kepala Seksi Pertamanan sedang ke lapangan dari pagi, pak,” kata Pamdal yang sedang berjaga di depan pintu Sudin Pertamanan Lt 8 Gedung B Kantor Wali Kota Jakarta Barat. (Albert S)
