Jakarta, Demokratis
Pembangunan ibukota baru bukan cuma mengejar pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah semata.
Tetapi membangun ibukota baru adalah juga membangun tatanan kehidupan sosial. Lantas tatanan seperti apa yang akan dimaui yang mencerminkan peradaban di ibukota baru.
Ini terungkap dalam rapat dengar pendapat umum yang digelar Komite I DPD langsung dipimpin Teras Narang di Jakarta, Senin (20/1/2020).
“Membangun ibukota negara baru bukan hanya sekedar membangun gedung-gedung,” tegas Ketua Majelis Etik Perencanaan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Bernadus Djonoputro.
Kabar terakhir, negara arab sudah mulai berminat investasi di ibukota baru. Sebelumnya juga sudah ada penjelasan Tiongkok berminat investasi di ibukota baru yang dipindahkan dari Jakarta.
Sementara Yayat Supriatna pakar tata kota juga menyoroti aspek sosial yang disiapkan selain perhitungan ekonomi.
Agar supaya tidak terjadi ketimpangan di kemudian hari serta tidak menimbulkan masalah sosial baru. Yang bisa dimulai dari sosial map-nya seperti apa.
“Ini yang harus dibuka supaya agar tak dipisahkan dari desain ibukota baru,” katanya.
Bernadus tidak menampik proses pemindahan ibukota sesungguhnya berjalan dalam model yang tidak sesuai dengan tata urutan proses perencanaan pembangunan sebagaimana mestinya. (Erwin Kurai)
