Denpasar, Demokratis
Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Badung, Bali, Wayan Puspa Negara menilai autogate Imigrasi bikin wisatawan nyaman, sedangkan autodefisit APBD Badung bikin tanda tanya.
Ia memberikan apresiasi tinggi untuk Imigrasi atas peresmian 90 autogate di Bandara Ngurah Rai, Bali beberapa waktu lalu.
“Peluncuran 90 autogate merupakan bentuk service yang cemerlang di bandara yang patut diapresiasi, di tengah semakin membaiknya vibes kunjungan wisman ke Bali, yang sampai akhir september telah mencapai 4,7 juta wisman, bahwa sebelum pandemi Covid tahun 2019, jumlah kunjungan wisman ke Bali mencapai 6,25 juta dengan berbagai problematikanya yakni antrean pemeriksaan imigrasi di kedatangan yang cukup lama, bahkan hingga antre berjam-jam, dan kini hadirnya autogate membuat per orang wisman hanya butuh waktu 15 s.d 25 detik, sungguh sangat efisien. Sebagai pelaku pariwisata saya merasa langkah Imigrasi ini sangat inovatif, bila perlu waktu antrean bisa diperpendek hingga 10 s.d 15 detik seperti autogate di Bandara Hitro Inggris,” kata Puspa Negara dalam keterangannya, Minggu (6/10/2024).
Mantan politikus Partai Golkar ini menyatakan, ia agak sedikit pesimis atas target 7 juta wisman ke Badung, sebagaimana penjelasan Pj Sekda Badung terkait upaya menanggulangi potensi devisit anggaran tahun 2024 yang diproyeksi defisit mencapai 3,4 triliun rupiah pada akhir tahun 2024 sebagaimana penyampaian Pj Gubernur atas hasil verifikasi Perubahan APBD Badung 2024. Artinya, lanjut Puspa Negara, jika Pj Sekda Badung hanya manggunakan asumsi jumlah kunjungan wisman mencapai 7 juta ke Badung di akhir tahun 2024, maka hal ini justru dengan rata-rata jumlah kedatangan wisman ke Bali 18.000 sampai dengan 21.000 per hari, serta data statistik jumlah kunjungan wismam via bandara sampai akhir September 2024 baru mencapai 4,7 juta, maka ada potensi pula target jumlah kunjungan tidak tercapai di Badung artinya ada asumsi-asumsi yang belum cermat, belum akurat yang diformulakan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sehingga ada potensi ancaman defisit yang berlebih terjadi.
“Itu artinya APBD Badung tahun 2024 dirancang lebih kepada kepentingan elektoral. Padahal upaya-upaya inovasi dilakukan oleh berbagai instansi dalam memberikan service pada wisman, sedangkan APBD Badung tahun 2024 bentuk servisnya pada daerah penghasil PHR terlihat kurang signifikan dan mengarah malfunction. Oleh karena itu saya berharap nanti APBD Badung tahun 2025 adalah APBD world class service bagi masyarakat Badung bukan untuk service electoral menaikan daya keterpilihan,” tandasnya. (GT)
