Subang, Demokratis
Aliansi Wartawan Subang (AWAS) menggelar Diskusi Publik Membuka Kotak Pandora Subang Jilid II dan buka bersama (bukber) di kompleks perkantoran DPRD Subang, Jumat (23/4/2022).
Diskusi publik menghadirkan narasumber Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Subang Gugyh Susandi, Wakil Ketua TP2D Asep Rohman Dimyati dan Ketua Peradi Subang H. Endang Supriadi.
Kegiatan dibuka oleh Ketua AWAS Warlan dan turut dihadiri oleh Sekretaris DPRD Subang H. Ujang Sutrisna serta puluhan wartawan media online, cetak dan elektronik.
“Selamat berdiskusi, kenapa hari ini kita mengundang TP2D karena kita ingin tahu tujuan pak bupati itu apa membuat lembaga ini?” kata Ketua AWAS Warlan.
Apalagi tema diskusi publik jilid II ini mengambil tema ‘Subang Mau Dibawa Kemana?’ “Sehingga kita bisa sedikit mendapat gambaran ide dan gagasan pak bupati. Karena pasti ada alasan begitu kuat kenapa sampai dibuat lembaga non pemerintah yang diberi nama TP2D,” katanya.
Sekretaris DPRD Kabupaten Subang, H Ujang Sutrisna, mengapresiasi keberadaan dan kinerja TP2D Subang. Pihaknya juga mendukung kegiatan yang dilaksanakan AWAS.
Menurut H Ujang, TP2D berperan penting memberi support secara psikologis kepada Bupati agar lebih baik lagi. “TP2D ini istilahnya support secara psikologis, tapi bukan pengambil keputusan,” ucapnya.
Kemudian Ketua TP2D Subang Gugyh Susandi memaparkan tugas dan fungsi TP2D yang beranggotakan 10 orang dari berbagai latar belakang.
Bupati Subang membutuhkan katalisator untuk membiasakan OPD bergerak seperti struktur matrik. Sehingga bisa melakukan apa yang namanya koordinasi, yang katanya mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan.
“Kami menemukan itu, bahwa kelemahan di pemerintahan daerah itu ada di korelasi antar OPD. Ada BP4D, BKD dan Bapenda, kesanya Irda itu tangan-tangan bupati untuk mengontrol itu,” kata Gugyh.
Menurutnya, BP2D adalah lembaga non pemerintah untuk bertugas menjadi kasalitator, sehingga apa yang dianggap kaku bisa lebih fleksibel.
“TP2D ini lembaga non perangkat daerah, semacam katalisator yang dimasukkan ke perangkat pemerintah daerah. Ini keingin pak bupati secara langsung,” katanya.
Memunculkan tim ini sebagai upaya bupati untuk merubah pola pikir dan pola kerja para ASN yang sudah terbentuk dan dinilai kaku.
“Tugas kita itu sebagai katalisator. Karena selama ini pak bupati sudah memiliki BP4D, ada Asda, ada Sekda dan lainnya. Kalau orang yang tidak terbiasa berbikir matrik, maka dia itu perlu waktu sekian lama punya mental matrik. Untuk merubah tidak bisa dari dalam karena situasinya sudah terbentuk. Itu tugas kita,” katanya.
Selama ini aturan itu seperti membatasi para ASN untuk bekerja, kemudian aturan juga seperti tidak memberikan ruang ekpresi yang seluas-luasnya kepada ASN.
“Selama ini kan sebelum apa-apa, harus bikin aturan dulu. Untuk memecahkan itu perlu katalisator. Kami ini punya tugas memperbaiki, meluruskan indikator-indikator itu,” katanya.
Diskusi berjalan cukup menarik, apalagi banyak kebijakan Bupati Ruhimat yang dirasa belum maksimal dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
“Apalagi soal infrastruktur yang tidak ada habisnya. Keluhan masyarakat selama ini yang paling banyak dikeluhkan adalah infrastruktur buruk,” kata Penasehat AWAS Annas Nasrullah.
Pihaknya berharap walaupun TP2D bukan eksekutor. Namun mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh TP2D kepada Bupati bisa didengar.
“Kita apresiasi, karena mudah-mudahan masukan dan hasil kerja TP2D bisa didegar oleh pak bupati,” pungkasnya. (Abh)
