Jakarta, Demokratis
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR belum mendapatkan hasil audit investigasi Jiwasraya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Yang saya tahu BPK telah menyerahkan pada Jaksa Agung dan Pansus Jiwasraya,” ungkap Ketua BAKN DPR Marwan Cik Hasan saat ditemui di gedung DPR Jakarta, Senin (11/1/2021).
Marwan Cik Hasan setahun yang lalu ikut hadir dalam kunjungan Komisi XI ke BPK. Bedanya Marwan sempat meninggalkan gedung BPK lebih dahulu selaku anggota Komisi XI yang membidangi Keuangan Negara, sebelum pertemuan diakhiri.
Keluarnya Marwan saat itu sempat memunculkan spekulasi bagi pers. Walau Marwan Cik Hasan telah menerangkan substansi dalam pertemuan telah selesai dibahas Komisi XI dan BPK.
“Saya tidak tahu aliran Jiwasraya kemana? Pertama saya bukan anggota Pansus Jiwasraya sehingga saya tidak tau aliran dana Jiwasraya, serta belum mendapatkan hasil audit dari BPK,” tegasnya.
“Namun di waktunya nanti BAKN akan mempertanyakan hasil audit Jiwasraya pada BPK. Yang memang menurut saya hasil auditnya termasuk lama sekali,” terangnya.
Kabar terakhir Jiwasraya akan melakukan aksi korporasi pada saat ekonomi telah membaik untuk memenuhi kewajiban pembayaran Rp 18 triliun yang terdiri dari dua produk yakni produk tradisional polis yang jatuh tempo dan saving plan.
Ekonom Faisal Basri menyatakan bahwa opsi terbaik bagi penanganan Jiwasraya ialah likuidasi.
“Menurut saya lebih baik dimatikan. Iya Jiwasraya dimatikan. Mau diapain lagi?” kata Faisal pada CNBC sebelumnya. (Erwin Kurai Bogori)
