Kota Tasikmalaya, Demokratis
Terkait bahayanya politik identitas dalam proses demokrasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengadakan sosialisasi melalui tema Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Organisasi Kepemudaan se-Kabupaten Tasikmalaya di Hotel Harmony Jln. Rd. Ikik Wiradikarta Kota Tasikmalaya, Senin (19/6/2023).
Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda mengatakan, politik identitas menjadi salah satu fokus kita, karena sangat berbahaya dalam proses demokrasi khususnya di Kabupaten Tasikmalaya.
“Kami tidak ingin politik identitas ini ada di Kabupaten Tasikmalaya. Biasanya ini kaitannya dengan agama, golongan, suku dan ras yang dikedepankan, sehingga menjadi daya tarik warga dalam dalam memilih seseorang,” ucapnya kepada wartawan di sela kegiatan.
Dodi berharap, para Bacaleg harus mengedepankan ide demi kemajuan masyarakat untuk daya tarik pemilih itu sendiri.
Sementara salah satu pemateri Arif Sutisna W, S.IP, dari Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya selaku Analis Kebijakan menyampaikan, politik identitas menjadi bahan momentum politik hari dalam rangka pencapaian meraih suara dan simpati.
“Diharapkan hal tersebut jangan sampai terjadi, karena salah satu unsur bisa melemahkan yang lainnya, terutama nantinya bisa menjadi Kampanye Negatif atau Black Campaign,” sebutnya.
Identitas itu, lanjut dia, secara alamiah menyangkut pribadinya masing-masing. “Dikhawatirkan apabila nantinya politik identitas itu muncul, ujungnya akan menjadi konflik secara umum yang bermula dari secara kedaerahan, kemudian akan berdampak secara luas,” tandas Arif. (Eddinsyah)
