Jakarta, Demokratis
Anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim menyambut baik peresmian Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang baru diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pekan lalu. Targetnya terbentuk 80.000 Kopdes Merah Putih.
Ia berharap pemerintah memaksimalkan tata kelola Kopdes untuk mengantisipasi berbagai masalah yang muncul. “Permodalan yang berkelanjutan, sistem manajemen dan pengawasan yang efektif harus jelas, agar koperasi mampu mandiri dan berdaya guna bagi anggota dan masyarakat sekitar,” ucap Rivqy di Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Pada Senin (21/7/2025), Presiden Prabowo meluncurkan Kopdes Merah Putih, yang diharapkan bisa memperkuat ekonomi kerakyatan.
Program ini digadang-gadang mendorong perekonomian gotong-royong, namun ada kekhawatiran pelaksanaannya rentan menjadi ladang korupsi.
Sejumlah lembaga riset menyebut potensi korupsi mencuat bahkan di tahap pembentukan koperasi, dari pencarian modal awal yang berbasis dana desa atau pinjaman bank hingga penggelembungan biaya pendirian koperasi.
Meski Koperasi Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Desa Merah Putih (KKMP atau KDMP) kini dapat mengajukan pinjaman hingga Rp3 miliar ke Bank Himbara.
Sejumlah ekonom, analis dan pakar sudah mengingatkan banyaknya potensi masalahyan uncul. Termasuk risiko gagal bayar alias kredit macet.
Kalau itu terjadi, potensi kerugian yan harus ditanggung perbankan,memebsar. Ada yang menyebut angkanya berkisar Rp10,06 triliun di tahun pertama, selanjutnya mengembung menjadi Rp15,17 triliun di tahun keenam.
Untuk itu, Rivqy mendorong pemerintah untuk segera menyusun petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan program Koperasi Merah Putih yang transparan dan inklusif. Menurutnya, setiap pihak baik pemerintah pusat, daerah, mitra swasta, dan komunitas lokal harus memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan koperasi.
“Evaluasi berkala juga wajib dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan koperasi benar-benar beroperasi dan memberikan manfaat nyata,” ujarnya.
Ia kemudian menyoroti kasus penutupan Kopdes Merah Putih di Desa Pucangan, Tuban, sehari setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai, hal ini menjadi sebuah evaluasi agar pemerintah meninjau ulang mekanisme tata kelola dan pembinaan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.
Menurut Rivqy, penutupan Kopdes yang baru diluncurkan ini juga memberikan gambaran jelas bila tantangan utama program koperasi nasional bukan hanya soal jumlah unit yang terbentuk, tetapi lebih pada kualitas pengelolaan dan keberlanjutan operasional di tingkat akar rumput.
“Kejadian di Tuban membuka fakta pahit antara data statistik dan realitas di lapangan masih terdapat kesenjangan besar,” jelas Rivqy.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan pentingnya program pelatihan sumber daya manusia (SDM) dan sistem pelaporan keuangan yang transparan. Rivqy mengatakan, hal tersebut agar tata kelola koperasi semakin profesional.
“Koperasi harus menjadi ekosistem ekonomi rakyat yang membangun kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Rivqy menilai kasus penutupan Kopdes di Tuban harus menjadi pelajaran penting yakni tanpa perencanaan matang dan tata kelola yang baik, koperasi bukan hanya rentan gagal, tetapi juga dapat merusak harapan masyarakat terhadap ekonomi kerakyatan yang inklusif dan mandiri.
“Komisi VI DPR RI akan terus mendorong agar kebijakan pemerintah dalam pembinaan koperasi direvisi dan diperkuat, agar program-program serupa benar-benar berdampak di tingkat desa dan komunitas,” tandas Politikus dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) itu. (EKB)
