Tanjung Selor, Demokratis
Sebagai upaya tindaklanjut dari peraturan pemerintah daerah, menteri, hingga presiden mengenai pengentasan kemiskinan dan stunting, Pemerintah Kalimantan Utara (Kaltara) dalam hal ini Bappeda-Litbang menggelar rapat bersama.
Rapat yang digelar di Ruang Benuanta Kantor Gubenur ini dibuka dan diikuti langsung Wakil Gubernur Kaltara Drs. Yansen TP, M.Si beragendakan konvergensi program penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Kaltara.
Wakil Gubernur yang juga menjabat sebagai ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) ini mengatakan bahwa pelaksanaan, pertemuan ini sangat penting sebagai acuan kerangka kerja ke depan.
Tidak hanya itu, ia mengingatkan tujuan utama pemerintah adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.
Seperti diketahui, Indonesia memiliki potensi alam yang besar sehingga seharusnya kemiskinan tidak terjadi. Mantan Bupati Malinau yang pernah membuat trobosan di daerahnya ini membagikan pengalaman yang telah ia jalankan.
“Mengatasi kemiskinan itu tidak susah. Sebenarnya Indonesia sudah kaya raya. Tapi kenapa kita masih miskin. Penyebabnya pasti ada. Dan penyebab inilah kita harus cari,” terangnya, Kamis (6/9).
Pada arahannya ia menyampaikan dua strategi yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan. Pertama adalah mengurangi beban masyarakat dalam bentuk bantuan, dan kedua adalah pembinaan atau pemberdayaan masyarakat.
Ia mengharapkan agar OPD terkait konsisten memproyeksikan visi Kaltara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera.
“Saya ingatkan Bappeda-Litbang agar konsisten memproyeksikan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam manajemen pembangunan,” harapnya.
Menurutnya bantuan ke masyarakat selain dalam bentuk BLT dapat dengan menggunakan pangan/produk lokal. Produk lokal merupakan salah satu komponen dasar keberhasilan pembangunan suatu daerah.
“Artinya apapun yang kita lakukan hari ini harus berpotensi menjadi pendapatan bagi rakyat kita,” ungkapnya.
Selain itu, ia memprediksi ke depan arah pembangunan menuju pembangunan komunitas. Pembangunan sistem mulai dari desa/RT dinilai mampu menyentuh masyarakat.
“Kita tidak bagi duit, tapi kita membangun sistem, mendiskusikan kekuatan dari bawah supaya sama-sama kita membangun Kaltara. Kalau RT kita kerjakan, tidak akan susah (capaian pembangunan, red),” tambahnya.
Untuk masalah stunting, ia mengatakan penanggulangannya merupakan tanggung jawab bersama. Jika pendapatan masyarakat meningkat, kebutuhan masyarakat terpenuhi, akan menghilangkan stunting.
“Ke depan kita tidak hanya sekadar menghilangkan stunting. Perbaikan gizi masyarakat itu harus disertai perbaikan infastruktur lainnya,” tutupnya.
Hadir dalam rapat tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat, Plt. Bappeda, dan Kepala Disdukcapil beserta perwakilan setiap OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltara. (dkisp)
