Jakarta, Demokratis
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisina menegaskan, nasib 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan tetap menjadi kewenangan KPK. Mereka masih merupakan bagian dari tanggung jawab KPK.
“Itu menjadi kewenangan KPK,” kata Bima dikonfirmasi, Jumat (7/5).
Bima tak menjelaskan secara rinci soal KPK akan berkoordinasi terkait nasib 75 pegawai itu. Menurutnya, lembaga antirasuah sendiri yang nantinya akan menentukan nasib puluhan pegawai itu.
“KPK akan menyampaikan kepada mereka nanti,” tegas Bima.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan 75 nama yang tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dia mengklaim, belum ada rencana untuk memecat 75 pegawai.
“KPK akan melakukan koordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat),” ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Harefa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/5/2021).
