Indramayu, Demokratis
Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Indramayu Jawa Barat (Jabar), kembali mengirim surat ke Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Surat dengan Nomor 025/BMPS/IM/10/2022 itu, mengkabarkan Perihal Bantuan Biaya Operasional Sekolah dari Pemerintah Daerah Jawa Barat (BOPD). Dalam suratnya, menurut Drs. H. Eno Suwarno S, MA selaku ketua, menjelaskan sejumlah usulan dan harapan kepada yang terhormat Gubernur Jawa Barat. Adapun usulan pertama memohon, ada peningkatan dan perbaikan BPOD ke sekolah swasta dari senilai Rp700.000 per siswa per tahun.
Usulan ini, diharapkan untuk meningkatkan daya tampung sekolah sekolah swasta, dan juga dianggap sudah waktunya pemerintah segera membuat regulasi untuk aturan pembatasan kuota keadilan pada setiap Penerimaan Siswa Peserta Didik Baru (PPDB), antara sekolah swasta dan negeri.
“Mungkin para ‘pembisik’ yang menyampaikan informasi ke gubernur, terdiri dari pejabat yang kurang resep (suka) kepada perguruan sekolah sekolah swasta, dan atau mungkin juga mereka yang kurang baca bagaimana sejarah pendidikan dan perguruan yang lahir di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini sesungguhnya. Sehingga begini jadinya, yaitu terjadi perbedaan yang sangat mencolok sekali terkait berbagai kabijakan dan bantuan terhadap sekolah swasta,” ujar H. Eno biasa disapa.
“Perlu juga Gubernur ketahui, memang ada sekolah sekolah swasta anu sugih (yang kaya), semisalnya sekolah swasta yang diselenggarakan oleh Ganjar Kartasaswita, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) bernama Dwiwarna, yang kabarnya bayaran bulanannya saja senilai Rp2.000.000 hingga Rp8.000.000 per satu bulan,” terangnya.
Tapi mirisnya, untuk saudara-saudara yang berada di wilayah Pameungpek di Cipatujah, di Cimerak, di Sindang Barang, di Tegal Buleud, di Indramayu, di Sigaranten, dan di Blanakan Subang, bujeng-bujeng (boro-boro) bisa bayar biaya sekolah sebesar itu.
“Oleh karenanya kami melalui wadah BMPS, mendesak agar dalam Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat, bisa segera ada perubahan nilai bantuan BOPD,” demikian harap Ketua BMPS Indramayu pada suratnya yang ditembuskan ke berbagai pihak, yaitu Ketua DPRD Provinsi Jabar, Ketua Dewan Pendidikan Jabar, Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Ketua BMPS Jabar, Ketua BMPS Kota se Jabar, termasuk ke Demokratis. (S Tarigan)
