Indramayu, Demokratis
Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, H. Eno Suwarno berteriak mengenai kebijakan atau sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik-Jabar).
Dikatakannya, dari sekian tahun sosialisasi dan dari praktek yang sudah berjalan, namun kebijakan yang dikeluarkan Disdik Jabar terkait PPDB masih dirasa belum berkeadilan terhadap atau untuk Perguruan Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMA-SMK Swasta).
Selanjutnya, uneg-uneg atau teriakan H. Eno S tersebut adalah, “Tolong.., masalah PPDB di Jabar, khususnya di Kabupaten Indramayu, bisa membuat aturan yang membantu sekolah swasta. Sehingga sekolah swasta bisa mendapat kuota sisa PPDB dari sekolah negeri. Supaya prakteknya tidak hanya menguntungkan sekolah negeri saja.”
Kemudian, “Memang, diketahui bahwa sekolah negeri bisa dijadikan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) olen pejabatnya, oleh sebab itu tolong pada tahun ajaran 2023-2024 ini segera buat aturan yang adil, setidak tidaknya bisa membuat kehidupan pada sekolah swasta.”
“Sebab kalau sekolah negeri, sedikit atau banyak muridnya, guru-gurunya sudah mendapat gaji dari pemerintah. Tapi kalau nyawa sekolah swasta adalah tergantung dari jumlah siswanya, kalau siswanya sedikit, maka malaikat kematian segera mencabut nyawanya.”
“Sementara jaman jaman dahulu, termasuk para pengawas sangat cenderung memihak atau membantu sekolah-sekolah negeri. Yaitu, kamu dapat berapa dan kamu dapat berapa. Kemudian ada pula yang disebut kumpulan, namun kumpulan tersebut hanya dihadiri oleh sekolah-sekolah negeri, sekolah swasta tidak boleh hadir, yang kemudian soal sisa-sisa murid dari kelebihan kuotanya, tetap diberikan atau dibagikan ke sesama sekolah negeri.”
“Sementara kehidupan sekolah swasta selalu klabakan kekurangan siswa, sebisa bisa, sendiri sendiri. Jadi saya mohon kepada Kepala Dinas Dikbud Indramayu, Disdik Provinsi, khususnya bidang SMK-SMA, tolong dapat memberikan perlindungan kepada kehidupan sekolah swasta, sebab sekolah swasta sudah banyak membantu pemerintah, dengan menyediakan lahan, bangunan, yang jika berharap dari pemerintah selalu tidak ada anggaran.” Begitu teriakan panjang dari H. Eno Suwarno, sebagai Ketua BMPS Indramayu, melalui Demokratis, Senin (20/3/2023). (S Targan)
