Subang, Demokratis
Dunia pendidikan yang difahami sebagai lembaga nirlaba, nampaknya saat ini telah benar-benar berubah menjadi institusi bisnis yang menggiurkan, sekolah yang juga sebagai satu-satunya lembaga pencetak orang pinter, disinyalir telah dijadikan tempat ajang berbisnis.
Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Subang misalnya, oknum penyelenggaranya telah membuat kebijakan keliru dengan mengatasnamakan pemerintah, lalu menerapkan teori dagang, dengan mengubah lembaga sekolah menjadi institusi bisnis yang mengacu pada kebijakan untung rugi dan menggunakan mekanisme sempoa. Dengan dalih dan berbekal aturan main yang ditafsirkan saenake dewek (Jawa: sekehendak sendiri) oknum sengaja memanfaatkan program sebagai lahan meraup keuntungan.
Buruknya pengelolaan dunia pendidikan di Kabupaten Subang bisa jadi dikarenakan moral oknum penyelenggaranya yang memang sudah bobrok dan rapuh.
Lihat saja fenomena yang belakangan mengejutkan adanya indikasi kerugian negara yang mencapai hingga puluhan miliar yang diakibatkan dugaan penyelewengan dana BOS tahun anggaran 2023-2024 yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Seperti dilansir triberita.com, disebutkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian negara mencapai Rp10 miliar dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2023-2024.
Temuan fantastis ini terkuak setelah BPK melakukan audit di lingkup Disdikbud Subang terhadap 47 Sekolah Dasar (SD) menemukan dugaan menyimpangan dana BOS sebesar Rp5 miliar dan 31 Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp5 miliar sehingga totalnya mencapai 78 sekolah (SD dan SMP) dengan nilai temuan mencapai Rp10 miliar.
Dana BOS yang seharusnya digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan ini, diduga kuat digunakan secara tidak wajar. BPK bahkan telah mendesak agar dana yang diselewengkan segera dikembalikan ke kas negara.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, Nunung Suryani, membenarkan adanya pengawasan dan temuan dari BPK terkait 47 SD Negeri dan 31 SMP Negeri.
“Memang banyak temuan dari BPK di tingkat SD dan SMP,” ujar Nunung.
Kabar penyelewengan dana BOS ini juga dibenarkan oleh Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Subang, Ellys Langi.
“Kabar itu sudah kami ketahui. Bahkan kami dan Pak Bupati pernah mengundang para kepala sekolah SD dan SMP untuk berdiskusi, apa persoalannya sehingga banyak temuan BPK,” ungkap Ellys dengan nada prihatin.
Ia menambahkan bahwa dewan pendidikan sangat menyesalkan kejadian ini.
Sebelumnya, diberitakan adanya pengakuan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kabupaten Subang mengenai temuan BPK ini.
Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) tingkat sekolah dasar Kabupaten Subang, Entang, juga mengakui adanya temuan BPK terkait dugaan ketidakjelasan penggunaan Dana BOS.
“Iya, memang ada temuan dari BPK, tapi nilainya tidak sampai 5 miliar,” kata Entang dari K3S Kabupaten Subang.
Meskipun sempat ada bantahan terkait besaran angka Rp5 miliar pada awal pemeriksaan, kini angka total kerugian negara dari gabungan temuan di SD dan SMP mencapai Rp10 miliar.
Pihak Dinas Pendidikan dan K3S menyatakan masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) resmi dari BPK untuk mengetahui detail temuannya.
Temuan BPK ini menjadi sorotan tajam, mengingat dana BOS adalah tulang punggung operasional sekolah. Jika dugaan penyelewengan ini terbukti, dampaknya akan sangat merugikan dunia pendidikan di Subang dan mengikis kepercayaan publik.
Publik kini menanti langkah konkret dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang serta tindak lanjut dari BPK.
Transparansi dalam proses investigasi dan penegakan hukum akan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan dan memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan siswa dan kemajuan pendidikan di Subang. (Abh)
