Jakarta Demokratis
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono secara resmi membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Tahun Anggaran 2022 dan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Tahun Anggaran 2023 Direktorat Jenderal Cipta Karya di Pendopo Kementerian PUPR, Jakarta, pada Jumat (13/1/2022).
Dalam arahannya, Menteri Basuki menekankan tiga hal penting yang harus diperhatikan insan PUPR dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Pertama, Menteri Basuki meminta jajarannya untuk mempercepat pembelanjaan anggaran pembangunan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
“Percepatan pembelanjaan anggaran harus kita lakukan sebagai kementerian yang ditugaskan untuk membelanjakan anggaran untuk pembangunan. Kita diberi amanah untuk membelanjakan anggaran tersebut sesuai aturan yang ada, dengan regulasi dan APBN sebagai instrumennya. Jadi harus cepat,” kata Menteri Basuki.
Kedua, Menteri Basuki meminta agar pembangunan infrastruktur memperhatikan aspek pemanfaatan, ketepatan sasaran, dan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR).
“Semua infrastruktur yang telah selesai dibangun harus dimanfaatkan. Jangan sampai begitu dicek ternyata belum bermanfaat bagi masyarakat. Lebih baik tidak mengeluarkan uang daripada tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, lebih baik batalkan,” tegas Menteri Basuki.
Lebih lanjut Menteri Basuki mengatakan, memelihara Barang Milik Negara (BMN) menunjukkan tingkat peradaban bangsa. Oleh sebab itu, Kementerian PUPR menggunakan prinsip OPOR, di mana infrastruktur yang sudah dibangun tidak hanya dioperasikan, tetapi juga dipelihara, dioptimalisasi, dan direhabilitasi jika mengalami penurunan manfaat.
“Pelihara yang sudah dibangun. Saat akan dimanfaatkan, semuanya harus dicek dan harus bersih dari sisa-sisa material. Ke depannya sisi estetika dan lingkungan harus lebih baik,” kata Menteri Basuki.
Ketiga, Menteri Basuki mendorong jajarannya untuk mencermati serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas pekerjaan jasa konstruksi.
“Saya minta para kepala balai dan satker untuk mencereweti penyedia jasa dengan menggunakan langgam kita, jangan langgam mereka. Awasi supaya kualitas pekerjaan terjaga. Intinya jika penyedia jasa terlambat, berikan punishment,” kata Menteri Basuki.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga mengingatkan insan PUPR untuk tetap menjaga kredibilitas PUPR dan kepercayaan masyarakat memasuki tahun politik 2023. Menurut Menteri Basuki, menjaga hal tersebut bukanlah hal yang gampang.
“Tahun 2023 adalah tahun politik. Akan ada banyak tekanan. Tapi saya minta bapak-bapak di sini sebagai generasi penerus untuk tetap profesional. Saya tahu ini tidak mudah. Tapi selaku orang PU, kita harus menunjukkan bahwa kita berkompeten dan memiliki integritas untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat. Jangan ikut berpolitik. Kalau kita profesional, kita pasti dicari orang,” kata Menteri Basuki.
Menutup arahannya, Menteri Basuki mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan insan PUPR sepanjang 2022 dan meminta untuk bekerja lebih keras di tahun 2023.
“Di 2023 kita harus bekerja lebih keras untuk memastikan manfaat infrastruktur yang sudah kita kerjakan. Lakuan identifikasi dan inventarisasi di daerah masing-masing. Kalau ada yang belum dimanfaatkan, harus dimanfaatkan dahulu. Sebab pembangunan baru hanya boleh dilaksanakan atas perintah Presiden. Mudah-mudahan di tahun 2023 kita bisa lebih baik dan bisa menyelesaikan semua pekerjaan dengan husnul khatimah,” tutup Menteri Basuki.
Turut hadir dalam rakor tersebut Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, serta seluruh Kepala Balai dan Kasatker Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW dari seluruh Indonesia. (Reimon)
