Tapteng, Demokratis
Kerusakan lahan perkebunan PT SGSR kebun Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), akibat hewan ternak masyarakat yang berkeliaran masih terus terjadi. Tidak hanya merusak tanaman, ribuan sapi dan kerbau yang berkeliaran juga mengganggu aktivitas karyawan perusahaan budi daya kelapa sawit itu.
Menurunnya produksi TBS dan rusaknya sarana prasarana dampak ternak warga yang digembalakan sembarangan, membuat keberlangsungan operasional perusahaan terganggu. Karyawan juga terancam pemutusan hubungan kerja (PHK). Karyawan menjadi resah, ketakutan kehilangan mata pencaharian membuat mereka tidak bisa tidur nyenyak.
Dalam situasi tidak berdaya, karyawan PT SGSR berharap Bupati dan DPRD Tapteng turun tangan membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Mereka memohon kesediaan Bupati Bakhtiar Ahmad Sibarani mengimbau dan menginstruksikan masyarakat sekitar agar tidak menggembalakan hewan ternaknya di areal kebun PT SGSR.
“Selama ini kita dan pihak perusahaan telah berulang kali meminta agar hewan-hewan ternak tersebut tidak digembalakan di areal kebun perusahaan. Namun hal ini tidak pernah diindahkan,” ujar Joki Sumantri Sihombing (35), salah seorang karyawan PT SGSR, Kamis (29/7/2021).
“Kami tidak bisa berbuat banyak. Kami hanya berharap bapak Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani, berkenan turun tangan menyelesaikan permasalahan yang sedang kami hadapi ini,” sambungnya.
Senada, Pantas Marbun (37), karyawan PT SGSR lainnya menyebutkan, kerusakan kebun dan sarana prasarana dampak ternak yang berkeliaran, bisa membuat perusahaan kolaps, yang mengancam terjadinya PHK. Jika hal itu terjadi, seribuan karyawan yang menggantungkan hidupnya di PT SGSR akal menambah angka pengangguran di Kabupaten Tapanuli Tengah.
“80 persen karyawan PT SGSR adalah warga Manduamas sekitarnya. Jika PHK terjadi, angka pengangguran di Tapteng akan semakin membengkak,” tukasnya.
Menghindari hal tersebut, ia meminta Bupati dan DPRD Tapteng turun tangan menyelesaikan permasalahan, dengan memberikan pemahaman kepada pemilik ternak, untuk tidak menggembalakannya di areal kebun perusahaan. Pemerintah juga diharapkan mengedukasi warga agar kegiatan peternakannya tidak sampai merugikan pihak lain.
“Kami bermohon kiranya bapak Bupati dan DPRD Tapteng dapat memfasilitasi penyelesaian gangguan ternak terhadap kebun sawit milik PT SGSR. Kepada siapa lagi kami mengadu jika tidak kepada beliau-beliau tersebut,” imbuh Pantas, yang diamini Ridwan dan Hotber Hutauruk.
Di akhir harapannya, Pantas bersama ribuan karyawan PT SGSR mengucapkan terima kasih atas keberkenanan Bupati dan DPRD Tapteng menyikapi dan menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi.
“Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian bapak Bupati dan DPRD Tapteng. Sukses selalu dalam memimpin Kabupaten Tapanuli Tengah,” koar mereka kompak, sembari mengumandangkan yel-yel ‘Horas Tapteng’. (MH)
