Indramayu, Demokratis
Kepala Kecamatan (Camat) Lohbener, di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, H. Mardono, lebih memilih bungkam atau tidak merespon sejumlah pertanyaan yang dilayangkan oleh wartawan, Selasa (26/8/2025).
Dari ketidakresponan Camat itu menuai beragam kritik dan respon negatif oleh publik, terutama respon dari Dewan Pengurus Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPC PPWI) Kabupaten Indramayu.
Pada aturan tugas Camat diatur, terutama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 225. Tugas-tugas Camat meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat dan ketenteraman umum, serta mengoordinasikan penegakan peraturan daerah dan pemeliharaan prasarana pelayanan umum.
“Selain itu, Camat juga membina dan mengawasi desa atau kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Surastono, Sekretaris DPC PPWI saat memberikan tanggapan.
Sebelumnya Camat Mardono sudah dikonfirmasi mengenai informasi dan berita yang telah beredar adanya dugaan mark up anggaran pada pekerjaan pembangunan infrastruktur berupa jalan cor beton panjang 229 meter lebar 3 meter dan tinggi 0.15 meter dengan anggaran Rp. 207.195.200 yang didanai oleh Dana Desa (DD) tahun 2025 di Blok Rengas Desa Kiajaran Kulon, Kecamatan Lohbener,
Disebutkan dari sumber media bahwa terjadinya dugaan mark up, terdiri dari Volume Tinggi 0.15 M X Lebar 3 M X Panjang 95.M dan Anggaran Rp. 207.195.000 yang jika dihitung kisaran menelan anggaran Rp. 95.462.500 ditambah Pajak dengan harga satuan kubik readymix K200 = Rp.850.000 /103.05 kubik X 850.000, upah tenaga kerja P. 229.m X L 3 m=687 X 10. 000,= Rp.6.870.000 ditambah pembelian plastik Rp. 1.000.000.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Aep Surahman, ikut diam seribu bahasa saat dikonfirmasi oleh awak media terkait pelayanan dan tindakan camat yang dinilai oleh publik kurang cakap.
“Ini menunjukkan salah satu contoh bahwa SDM pejabat kita, menurut Mochtar Lubis, hipokrit, enggan bertanggungjawab, berjiwa feodal dan watak yang lemah,” tandas Rahmat yang merupakan Wakil Ketua di DPC PPWI. (KSM)
