Kolaka, Demokratis
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Anggota IV BPK-RI Haerul Saleh meninjau sejumlah infrastruktur di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (8/3/2023). Salah satu yang dikunjungi adalah lokasi rencana pembangunan pembangunan pengaman Pantai Tondowolio. Selain Pantai Tondowolio, infrastruktur pengaman pantai dari abrasi juga akan dibangun di Pantai Konaweha.
Menteri Basuki mengatakan, pembangunan pengaman pantai akan melindungi pantai dari resiko abrasi dan erosi akibat terjangan ombak, sehingga akan melestarikan vegetasi dan kawasan permukiman di sekitar pantai.
“Setelah proses desain, saya minta terlebih dulu agar dilanjutkan dengan permodelan fisik untuk simulasi. Dimantapkan desainnya dengan permodelan fisik, sehingga pengaman pantai yang dibangun nanti akan berfungsi optimal,” kata Menteri Basuki.
Pembangunan Pengaman Pantai Tondowolio dikerjakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari Kementerian PUPR bertujuan untuk menahan abrasi dari terjangan gelombang pantai yang terus menggerus semakin dekat dengan Jalan Nasional Pomalaa-Wolulu dan permukiman warga Desa Tondowolio, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka.
Kepala BWS Sulawesi IV Kendari Kementerian PUPR Agus Safari mengatakan, pengaman pantai tersebut akan terdiri dari tiga jenis bangunan, yakni 2 unit Groin untuk menangkap sedimen dengan tipe T sepanjang 1.000 m /1 km dan tembok laut sepanjang 1.148 m.
“Dari total garis pantai sepanjang 3 km, total panjang bangunan pengaman pantainya nanti sepanjang 2,2 km. Tahapannya sudah pembuatan desain pada 2022, saat ini tinggal menunggu ada alokasi anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp45 miliar,” kata Agus.
Dikatakan Agus, rencana pekerjaan pengaman pantai ini berdasarkan tindak lanjut dari permohonan masyarakat melalui Bupati Kolaka pada tahun 2020. “Selain itu juga ada usulan pengaman Pantai Konaweha yang permukimannya lebih padat dengan garis pantai sekitar 1 km,” katanya.
Untuk Pengaman Pantai Konaweha dikatakan Agus, akan ditangani dengan tiga unit Groin tipe T dengan total panjang 850 m dengan tumpukan batu bolder. “Di groin ini kita sediakan akses untuk wisata dan penjualan tangkapan laut. Lebarnya 1,6 meter tidak terlalu lebar untuk memcegah masuk mobil. Perkiraan anggarannya sekitar Rp35 miliar,” ujarnya.
Anggota IV BPK-RI Haerul Saleh menyambut baik kunjungan Menteri PUPR sebagai bagian dari upaya pemantauan pembangunan infrastruktur di daerah. “Dengan kunjungan seperti ini dapat dilihat rencana dan progres pembangunan infrastruktur secara langsung,” kata Haerul.
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T Iskandar, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Kepala BWS Sulawesi IV Kendari Agus Safari, Kepala BPJN Sultra Freddy Siagian, Kepala BPPW Sultra Wayan Krisna Wardana, Kepala BP2JK Sultra Moh. Hasbi, dan Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi III Iskandar Ismail. (Reimon)
